Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Jelang Rapimda, DPD KNPI KBB Kebut Pelaksanaan Muscam
Pengurus DPD KNPI KBB dan jajaran pengurus baru DPK KNPI Kecamatan Ngamprah foto bersama seusai muscam yang menjadi salah satu tahapan sebelum digelar rapimda dan musda pemilihan ketua periode 2020-2023. Foto/Dok.Humas KNPI KBB
A
A
A
BANDUNG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), menargetkan pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam) di 16 kecamatan selesai bulan depan.
Pasalnya agenda pemilihan Ketua DPK KNPI kecamatan sekaligus pembentukan pengurus baru itu, menjadi salah satu tahapan sebelum digelarnya Rapimda untuk persiapan Musda KNPI KBB yang agendanya memilih ketua baru.
Ketua DPD KNPI KBB, Lili Supriatna mengatakan, saat ini yang sudah melaksanakan Muscam baru dua kecamatan, yakni Kecamatan Cipeundeuy dan Ngamprah. Sedangkanpelaksanaan rapimcam 14 kecamatan ditargetkan paling lambat pertengahan Maret 2020 semua sudah harus selesai. Sebab Rapimda akan digelar akhir Maret.
"Kami akan kerja maraton untuk menyelesaikan Muscam di 14 kecamatan kecamatan sisanya. Ini untuk menyesuaikan dengan agenda berikutnya (Rapimda) yang akan digelar di bulan yang sama," kata Lili di Ngamprah, Sabtu (15/2/2020).
Dirinya menegaskan, seluruh DPK KNPI harus sudah menyelesaikan Muscam sebelum Rapimda digelar. Tujuan dari Rapimda sebagai arena verifikasi Organisasi Kepemudaan (OKP) yang berada di bawah naungan KNPI KBB sekaligus juga sebagai ajang pengenalan calon ketua DPD KNPI KBB periode 2020-2023. Saat ini nama kandidat calon memang belum terdengar, karena biasanya muncul di saat Rapimda digelar.
Lili mengakui belum mengetahui nama-nama bakal calon ketua yang akan maju dalam Musda DPD KNPI KBB untuk menggantikan posisi yang ditinggalkannya. Yang jelas di bawah naungan DPD KNPI KBB terdapat 87 organisasi kepemudaan (OKP). Rencananya akan ditambah 5 OKP yang baru masuk dengan status sebagai peninjau. Untuk Musda KNPI KBB sudah diagendakan akan digelar pada Mei 2020.
"Kalau saya tidak bisa lagi mencalonkan karena sudah dua periode memimpin KNPI KBB. Namun untuk nama-nama calon ketua baru nantinya, saya juga belum tahu. Tapi yang pasti persaingan bakal seru karena kandidatnya muda-muda," imbuhnya.
Lebih lanjut, Lili menyebutkan, di tahun ini pihaknya sedang mengawal usulan rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Dirinya berharap perda itu segera disahkan sehingga akan mampu mewujudkan KBB sebagai kota layak pemuda.
"Jika perda sudah ada maka saya berharap selanjutnya akan melahirkan peraturan bupati (perbup). Maka nanti payung hukumnya menjadi utuh, hingga tertib dalam aturan dan anggaran, karena semuanya sesuai konstitusi," pungkasnya.
Pengurus DPD KNPI KBB dan jajaran pengurus baru DPK KNPI Kecamatan Ngamprah seusai pelaksanaan Muscam yang menjadi salah satu tahapan sebelum digelarnya Rapimda dan Musda pemilihan ketua periode 2020-2023. Foto/Dok.Humas KNPI KBB
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), menargetkan pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam) di 16 kecamatan selesai bulan depan.
Pasalnya agenda pemilihan Ketua DPK KNPI kecamatan sekaligus pembentukan pengurus baru itu, menjadi salah satu tahapan sebelum digelarnya Rapimda untuk persiapan Musda KNPI KBB yang agendanya memilih ketua baru.
Ketua DPD KNPI KBB, Lili Supriatna mengatakan, saat ini yang sudah melaksanakan Muscam baru dua kecamatan, yakni Kecamatan Cipeundeuy dan Ngamprah. Sedangkan sebanyak 14 kecamatan lainnya ditargetkan paling lambat pertengahan Maret 2020 semua sudah harus melaksanakannya. Sebab agenda Rapimda sudah siap yang akan dilakukan di akhir Maret.
"Kami akan kerja maraton untuk menyelesaikan Muscam di 14 kecamatan kecamatan sisanya. Ini untuk menyesuaikan dengan agenda berikutnya (Rapimda) yang akan digelar di bulan yang sama," kata Lili di Ngamprah, Sabtu (15/2/2020).
Dirinya menegaskan, seluruh DPK KNPI harus sudah menyelesaikan Muscam sebelum Rapimda digelar. Tujuan dari Rapimda sebagai arena verifikasi Organisasi Kepemudaan (OKP) yang berada di bawah naungan KNPI KBB sekaligus juga sebagai ajang pengenalan calon ketua DPD KNPI KBB periode 2020-2023. Saat ini nama kandidat calon memang belum terdengar, karena biasanya muncul di saat Rapimda digelar.
Lili mengakui belum mengetahui nama-nama bakal calon ketua yang akan maju dalam Musda DPD KNPI KBB untuk menggantikan posisi yang ditinggalkannya. Yang jelas di bawah naungan DPD KNPI KBB terdapat 87 organisasi kepemudaan (OKP). Rencananya akan ditambah 5 OKP yang baru masuk dengan status sebagai peninjau. Untuk Musda KNPI KBB sudah diagendakan akan digelar pada Mei 2020.
"Kalau saya tidak bisa lagi mencalonkan karena sudah dua periode memimpin KNPI KBB. Namun untuk nama-nama calon ketua baru nantinya, saya juga belum tahu. Tapi yang pasti persaingan bakal seru karena kandidatnya muda-muda," imbuhnya.
Lebih lanjut, Lili menyebutkan, di tahun ini pihaknya sedang mengawal usulan rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Dirinya berharap perda itu segera disahkan sehingga akan mampu mewujudkan KBB sebagai kota layak pemuda.
"Jika perda sudah ada maka saya berharap selanjutnya akan melahirkan peraturan bupati (perbup). Maka nanti payung hukumnya menjadi utuh, hingga tertib dalam aturan dan anggaran, karena semuanya sesuai konstitusi," pungkasnya.
Pasalnya agenda pemilihan Ketua DPK KNPI kecamatan sekaligus pembentukan pengurus baru itu, menjadi salah satu tahapan sebelum digelarnya Rapimda untuk persiapan Musda KNPI KBB yang agendanya memilih ketua baru.
Ketua DPD KNPI KBB, Lili Supriatna mengatakan, saat ini yang sudah melaksanakan Muscam baru dua kecamatan, yakni Kecamatan Cipeundeuy dan Ngamprah. Sedangkanpelaksanaan rapimcam 14 kecamatan ditargetkan paling lambat pertengahan Maret 2020 semua sudah harus selesai. Sebab Rapimda akan digelar akhir Maret.
"Kami akan kerja maraton untuk menyelesaikan Muscam di 14 kecamatan kecamatan sisanya. Ini untuk menyesuaikan dengan agenda berikutnya (Rapimda) yang akan digelar di bulan yang sama," kata Lili di Ngamprah, Sabtu (15/2/2020).
Dirinya menegaskan, seluruh DPK KNPI harus sudah menyelesaikan Muscam sebelum Rapimda digelar. Tujuan dari Rapimda sebagai arena verifikasi Organisasi Kepemudaan (OKP) yang berada di bawah naungan KNPI KBB sekaligus juga sebagai ajang pengenalan calon ketua DPD KNPI KBB periode 2020-2023. Saat ini nama kandidat calon memang belum terdengar, karena biasanya muncul di saat Rapimda digelar.
Lili mengakui belum mengetahui nama-nama bakal calon ketua yang akan maju dalam Musda DPD KNPI KBB untuk menggantikan posisi yang ditinggalkannya. Yang jelas di bawah naungan DPD KNPI KBB terdapat 87 organisasi kepemudaan (OKP). Rencananya akan ditambah 5 OKP yang baru masuk dengan status sebagai peninjau. Untuk Musda KNPI KBB sudah diagendakan akan digelar pada Mei 2020.
"Kalau saya tidak bisa lagi mencalonkan karena sudah dua periode memimpin KNPI KBB. Namun untuk nama-nama calon ketua baru nantinya, saya juga belum tahu. Tapi yang pasti persaingan bakal seru karena kandidatnya muda-muda," imbuhnya.
Lebih lanjut, Lili menyebutkan, di tahun ini pihaknya sedang mengawal usulan rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Dirinya berharap perda itu segera disahkan sehingga akan mampu mewujudkan KBB sebagai kota layak pemuda.
"Jika perda sudah ada maka saya berharap selanjutnya akan melahirkan peraturan bupati (perbup). Maka nanti payung hukumnya menjadi utuh, hingga tertib dalam aturan dan anggaran, karena semuanya sesuai konstitusi," pungkasnya.
Pengurus DPD KNPI KBB dan jajaran pengurus baru DPK KNPI Kecamatan Ngamprah seusai pelaksanaan Muscam yang menjadi salah satu tahapan sebelum digelarnya Rapimda dan Musda pemilihan ketua periode 2020-2023. Foto/Dok.Humas KNPI KBB
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), menargetkan pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam) di 16 kecamatan selesai bulan depan.
Pasalnya agenda pemilihan Ketua DPK KNPI kecamatan sekaligus pembentukan pengurus baru itu, menjadi salah satu tahapan sebelum digelarnya Rapimda untuk persiapan Musda KNPI KBB yang agendanya memilih ketua baru.
Ketua DPD KNPI KBB, Lili Supriatna mengatakan, saat ini yang sudah melaksanakan Muscam baru dua kecamatan, yakni Kecamatan Cipeundeuy dan Ngamprah. Sedangkan sebanyak 14 kecamatan lainnya ditargetkan paling lambat pertengahan Maret 2020 semua sudah harus melaksanakannya. Sebab agenda Rapimda sudah siap yang akan dilakukan di akhir Maret.
"Kami akan kerja maraton untuk menyelesaikan Muscam di 14 kecamatan kecamatan sisanya. Ini untuk menyesuaikan dengan agenda berikutnya (Rapimda) yang akan digelar di bulan yang sama," kata Lili di Ngamprah, Sabtu (15/2/2020).
Dirinya menegaskan, seluruh DPK KNPI harus sudah menyelesaikan Muscam sebelum Rapimda digelar. Tujuan dari Rapimda sebagai arena verifikasi Organisasi Kepemudaan (OKP) yang berada di bawah naungan KNPI KBB sekaligus juga sebagai ajang pengenalan calon ketua DPD KNPI KBB periode 2020-2023. Saat ini nama kandidat calon memang belum terdengar, karena biasanya muncul di saat Rapimda digelar.
Lili mengakui belum mengetahui nama-nama bakal calon ketua yang akan maju dalam Musda DPD KNPI KBB untuk menggantikan posisi yang ditinggalkannya. Yang jelas di bawah naungan DPD KNPI KBB terdapat 87 organisasi kepemudaan (OKP). Rencananya akan ditambah 5 OKP yang baru masuk dengan status sebagai peninjau. Untuk Musda KNPI KBB sudah diagendakan akan digelar pada Mei 2020.
"Kalau saya tidak bisa lagi mencalonkan karena sudah dua periode memimpin KNPI KBB. Namun untuk nama-nama calon ketua baru nantinya, saya juga belum tahu. Tapi yang pasti persaingan bakal seru karena kandidatnya muda-muda," imbuhnya.
Lebih lanjut, Lili menyebutkan, di tahun ini pihaknya sedang mengawal usulan rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Dirinya berharap perda itu segera disahkan sehingga akan mampu mewujudkan KBB sebagai kota layak pemuda.
"Jika perda sudah ada maka saya berharap selanjutnya akan melahirkan peraturan bupati (perbup). Maka nanti payung hukumnya menjadi utuh, hingga tertib dalam aturan dan anggaran, karena semuanya sesuai konstitusi," pungkasnya.
(awd)
Explore More