Lantik Sekda Jabar, Emil: Lobi Pusat dan Jangan Tergiur Politik

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi melantik Setiawan Wangsaatmaja sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (14/2/2020).

Pasca pelantikan, Gubernur yang akrab disapa Emil itu memberikan waktu sepekan kepada Setiawan untuk beradaptasi sebagai Sekda Jabar yang baru. Selain itu, Setiawan juga diminta membantu melobi bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada Pemprov Jabar.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Setiawan Wangsaatmaja yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang SDM Apararatur Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) sebagai Sekda Jabar.

Penunjukkan Setiawan Wangsaatmaja sebagai Sekda Jabar mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 31/TPA tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Saya kasih waktu tujuh hari untuk safari memperkenalkan diri ke semua elemen yang akan menjadi tanggungjawabnya," ujar Emil, sapaan akrab Gubernur.

Emil pun meminta Setiawan melakukan lobi-lobi dengan memanfaatkan jaringan di pemerintah pusat dan mengakselerasi bantuan pembangunan untuk Jabar. Titik beratnya, kata Emil, yakni keadilan fiskal dari pusat.

Emil menjelaskan, keadilan fiskal yang dimaksud adalah dana transfer ke kabupaten/kota tahun 2020 untuk Jabar sebesar Rp48,3 triliun. Menurutnya, besaran anggaran tersebut belum optimal mengingat dana transfer untuk Jawa Tengah saja mencapai Rp48,8 triliun dan Jawa Timur Rp54,4 triliun.

Menurut Emil, anggaran itu diberikan karena Jabar hanya memiliki 27 kabupaten/kota atau lebih sedikit ketimbang Jateng yang memiliki 35 kabupaten/kota dan Jatim 38 kabupaten/kota.

Jumlah desa di Jabar juga lebih sedikit. Alhasil, kata Emil, Jabar yang memiliki 5.312 desa hanya menerima dana desa Rp5,9 triliun. Sementara Jateng yang memiliki 7.809 desa mendapat dana desa sebesar Rp8,2 triliun dan Jatim yang memiliki 7.724 desa menerima dana desa Rp7,6 triliun.

"Mungkin dengan jaringan Pak Iwan (Setiawan) di kementrian, lobi-lobi itu bisa menghasilkan dukungan bantuan. Sehingga APBD Jabar yang terbatas, mudah-mudahan di zaman Sekda Pak Iwan, bisa berlipat-lipat bantuan dari pusat," tutur Emil.

Setiawan pun diminta fokus dan tidak terganggu dengan berbagai kepentingan politik yang memunculkan dinamika yang dinilainya tak penting. Pernyataan Emil itu mengacu pada kasus yang menimpa Sekda Jabar sebelumnya, Iwa Karniwa yang diduga menerima suap proyek Meikarta setelah mendaftarkan diri sebagai kandidat calon gubernur Jabar ke PDIP.

"Mudah-mudahan, fokus saja pada pekerjaan, jangan ada hal-hal yang di luar tupoksi seperti sebelum-sebelumnya. Saya kira itu harus dipahami karena pejabat politik ada 122 orang. 120-nya dewan, dua lagi gubernur dan wakil gubernur. Di luar itu gak ada yang bersifat formal sebagai individu politik, termasuk sekda," pungkas Emil.

Sementara itu, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, tugas dan fungsi sekda yang utama adalah membantu kepala daerah, baik itu gubernur maupun wakil gubernurz khususnya dalam penyusunan kebijakan maupun koordinasi administartif untuk organisasi perangkat daerah (OPD).

"Tentu saja harapan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa bersinergi satu sama lain. Jadi saya sebagai sekda harus punya peran bagaimana membantu kepala daerah untuk mensinergakan seluruh OPD," katanya.

Disinggung tuntutan yang disampaikan Emil, Setiawan mengaku memahami berbagai tuntutan tersebut. Meski begitu, dia mengaku tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan banyak pihak untuk mewujudkannya.

"Saya masih akan bertanya pada teman-teman di sini (Pemprov Jabar), deadline-nya satu minggu untuk memetakan, mudah-mudahan kurang dari seminggu," katanya.