Seruan Makar ke Bupati KBB, PMPRI Sangkal dan Laporkan Pelaku ke Polda
A
A
A
BANDUNG BARAT - Seruan aksi makar untuk menurunkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna yang mengatasnamakan Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) dipastikan hoaks. Pasalnya pengurus PMPRI baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, tidak pernah membuat seruan aksi yang akan digelar pada 20 Februari 2020 itu, termasuk membuat spanduk atau pamflet.
Beredarnya spanduk dan pamflet itu sempat membuat panas dan memerahkan kuping para pendukung serta tim sukses bupati. Ini dikarenakan tuntutan yang tertulis sangat mendeskriditkan, tendensius, dan memojokan bupati. Seperti 'Tolak dan basmi mafia pegawai siluman; Jangan biarkan uang pegawai siluman dimakan pejabat; Tangkap dan adili tim sukses bupati, dan Turunkan Bupati Bandung Barat'.
"Kami tegaskan seruan aksi 20 Februari itu tidak benar, hoax, dan telah mencemarkan nama baik lembga kami. Makanya melalui Ketua Umum DPP LSM PMPRI Indonesia, Rohimat, telah melaporkan hal ini ke Polda Jabar untuk mengusut siapa yang membuat dan menyebarkan spanduk atau pamflet tersebut," Ketua DPC PMPRI, KBB, Dedi Setiawan kepada SINDOnews, Kamis (13/2/2020).
Menurut dia, spanduk berukuran 1x2 meter dan pamflet tersebut sempat terpasang di depan Masjid Ash Shiddiq kompleks Pemda KBB sebelum diturunkan oleh petugas Satpol PP. Pihaknya pun mendapatkan informasi ini dari orang lain dan setelah dicek itu bukan produk lembaganya karena tidak ada logo organisasi.
Kalaupun PMPRI KBB akan melakukan aksi biasanya selalu menempuh prosedur, memberitahukan ke Kesbang, Polsek, Koramil dan instansi terkait lainnya. Pihaknya sangat menyesalkan kejadian ini karena menjurus kepada pencemaran nama baik PMPRI dan juga Bupati Bandung Barat.
Bahkan untuk meluruskan isu yang berkembang, dirinya juga sudah mengklarifikasikan langsung ke Bupati Aa Umbara. Bahwa itu bukan produk lembaganya dan belum pernah menyuruh, meski sampai sekarang belum diketahui siapa yang membuatnya.
"Itu kata-katanya makar dan memprovokasi, bahkan foto bupati yang memakai atribut serta lambang negara juga dicoret. Makanya kami meminta polisi untuk mengusut tuntas dan mengungkap siapa pelaku dan aktor intelektualnya," katanya. (Baca juga; Bupati Bandung Barat Tolak Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg )
Terkait hal ini, dirinya juga sudah meminta kepada anggotanya untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan apapun. Jangan sampai kondisi panas seperti ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk diadudombakan satu sama lain, sehingga memperkeruh kondisi di KBB yang saat ini kondusif.
"Intruksi dari bupati jelas, bahwa secepatnya hal ini diklarifikasi agar jangan sampai nama baik beliau rusak, serta tetap menjaga kondusivitas di KBB," pungkasnya. (Baca juga; Bupati Bandung Barat Khawatir Pemutihan Honorer Dongkrak Angka Pengangguran )
Beredarnya spanduk dan pamflet itu sempat membuat panas dan memerahkan kuping para pendukung serta tim sukses bupati. Ini dikarenakan tuntutan yang tertulis sangat mendeskriditkan, tendensius, dan memojokan bupati. Seperti 'Tolak dan basmi mafia pegawai siluman; Jangan biarkan uang pegawai siluman dimakan pejabat; Tangkap dan adili tim sukses bupati, dan Turunkan Bupati Bandung Barat'.
"Kami tegaskan seruan aksi 20 Februari itu tidak benar, hoax, dan telah mencemarkan nama baik lembga kami. Makanya melalui Ketua Umum DPP LSM PMPRI Indonesia, Rohimat, telah melaporkan hal ini ke Polda Jabar untuk mengusut siapa yang membuat dan menyebarkan spanduk atau pamflet tersebut," Ketua DPC PMPRI, KBB, Dedi Setiawan kepada SINDOnews, Kamis (13/2/2020).
Menurut dia, spanduk berukuran 1x2 meter dan pamflet tersebut sempat terpasang di depan Masjid Ash Shiddiq kompleks Pemda KBB sebelum diturunkan oleh petugas Satpol PP. Pihaknya pun mendapatkan informasi ini dari orang lain dan setelah dicek itu bukan produk lembaganya karena tidak ada logo organisasi.
Kalaupun PMPRI KBB akan melakukan aksi biasanya selalu menempuh prosedur, memberitahukan ke Kesbang, Polsek, Koramil dan instansi terkait lainnya. Pihaknya sangat menyesalkan kejadian ini karena menjurus kepada pencemaran nama baik PMPRI dan juga Bupati Bandung Barat.
Bahkan untuk meluruskan isu yang berkembang, dirinya juga sudah mengklarifikasikan langsung ke Bupati Aa Umbara. Bahwa itu bukan produk lembaganya dan belum pernah menyuruh, meski sampai sekarang belum diketahui siapa yang membuatnya.
"Itu kata-katanya makar dan memprovokasi, bahkan foto bupati yang memakai atribut serta lambang negara juga dicoret. Makanya kami meminta polisi untuk mengusut tuntas dan mengungkap siapa pelaku dan aktor intelektualnya," katanya. (Baca juga; Bupati Bandung Barat Tolak Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg )
Terkait hal ini, dirinya juga sudah meminta kepada anggotanya untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan apapun. Jangan sampai kondisi panas seperti ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk diadudombakan satu sama lain, sehingga memperkeruh kondisi di KBB yang saat ini kondusif.
"Intruksi dari bupati jelas, bahwa secepatnya hal ini diklarifikasi agar jangan sampai nama baik beliau rusak, serta tetap menjaga kondusivitas di KBB," pungkasnya. (Baca juga; Bupati Bandung Barat Khawatir Pemutihan Honorer Dongkrak Angka Pengangguran )
(wib)