Pemkot Bogor Optimistis Bisa Sehatkan Kembali Trans Pakuan

BOGOR - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan, tetap optimistis terhadap Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola atau operator bus Trans Pakuan. Dia berharap dengan melakukan penyehatan perusahaan umum daerah yang kondisinya hampir bangkrut tersebut dapat dipulihkan.

"Pemkot Bogor memilih opsi melakukan penyehatan terhadap PDJT, yakni pengelola bus Trans Pakuan. Terhadap Perumda PDJT yang kondisinya sudah memprihatinkan, akan segera disehatkan dan status badan hukumnya diubah menjadi perusda agar lebih efisien," katanya.

Dedie menjelaskan, opsi penyehatan ditempuh Pemerintah Kota Bogor dengan pertimbangan PDJT masih beroperasi. Meskipun dalam kondisi sangat minim tapi masih memiliki modal usaha. (Berita Terkait; 13 Tahun Beroperasi, Trans Pakuan Bogor Hidup Segan Mati Tak Mau )

Sedangkan terkait shelter saat ini tengah dikaji untuk dapat difungsikan sebagai sarana promosi atau pemanfaatan sarana telekomunikasi seperti tower mini (macrocell atau small cells). "Jangka menengahnya tetap difungsikan sebagai halte sambil melengkapinya dengan trayek bus sedang," tutur Dedie.

Sedangkan Pemkot belum berencana untuk membongkar shelter yang sudah ada, tetapi mencoba untuk memaksimalkan fungsinya terlebih dahulu. "Jadi belum ada rencana bongkar," katanya.

Sekadar diketahui Kota Bogor memiliki dua jenis shelter, yakni Shelter Bus Transit System (BTS) dan non BTS. Shelter BTS saat ini berjumlah 45 unit, terdiri atas Koridor 1 sebanyak 15 unit, Koridor 2 sebanyak 14 unit, dan Koridor 4 atau jalur tengah sebanyak 15 unit, serta satu unit transfer point. Kemudian untuk shelter Non BTS hingga 2018 sebanyak 40 unit.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bogor Agus Suprapto yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Utama PDJT saat dikonfirmasi terkait perkembangan dan status masa depan Trans Pakuan enggan berkomentar. Sambungan telepon dan pesan whatsApp belum direpons.

Berdasarkan data diperoleh, gejala BUMD tersebut bermasalah sudah terlihat sejak enam bulan pertama dan mengalami kerugian Rp700 juta. Kerugian itu terus berlanjut. Menginjak usia satu tahun, kerugian PDJT tembus Rp2 miliar.

Hingga pada 2008, kerugian bertambah menjadi Rp2,5 miliar. Dari akumulasi tahun pertama hingga 2014, total kerugian PDJT mencapai Rp5,734 miliar. Artinya, sejak perusahaan berdiri sudah banyak faktor yang membuat PDJT terus merugi.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin mengatakan kondisi BUMD bidang Transportasi ini akibat serampangannya Pemkot Bogor dalam melakukan perencanaan. Akibatnya, pembangunan fasilitas penunjangnya seperti shelter tak berfungsi dengan maksimal.

"Iya saya pernah menyampaikan kepada Dishub, kalau membangun shelter itu harus diperhitungkan, berfungsinya karena melihat Trans Pakuan sudah tak jalan, ini harus dievaluasi," ujarnya. (Baca juga; Kota Bogor Layak Dibangun Tramway )