Ono Minta Anggota DPRD Fraksi PDIP Implementasikan Lima Program Prioritas

BANDUNG BARAT - Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kabupaten/kota di Jawa Barat, mengukuti Rapat Kerja Daerah (Rakerda) serta Bimtek di Hotel Mason Pine Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Rakerda yang digelar selama tiga hari sejak 7-9 Februari 2020 ini salah satunya membahas pendalaman tugas anggota DPRD dan juga pemantapan lima program prioritas partai untuk diimplentasikan di masyarakat.

"Ada sejumlah poin penting dari hasil rakerda ini untuk segera dilaksanakan. Di antaranya terkait tata kelola partai serta program kerja prioritas partai sesuai dengan amanat Kongres, Rakernas, dan workshop tiga pilar yang sebelumnya telah dilakukan," kata Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Barat, Ono Surono kepada wartawan, Minggu (9/2/2020).

Dia mengatakan, terkait tata kelola partai, PDIP sebagai partai pelopor harus menyiapkan pasukan dalam menghadapi berbagai event ke depan seperti Pilkada dan Pemilu. Salah satunya adalah sesuai intruksi DPP yakni pembentukan pengurus anak cabang (PAC), pengurus ranting dan pengurus anak ranting di seluruh Jabar. Targetnya, pada 8 Maret 2020 semua kepengurusan itu sudah terbentuk. (Baca juga; Ketua PDIP Jabar Ono Surono: Jangan Terlalu Bersedih, Ayo Bangkit Lagi )

Kepengurusan yang nanti dibentuk benar-benar akan menjadi organ partai, untuk bisa mewujudkan partai pelopor, bergerak bersama-sama dengan rakyat. Untuk itu, berbagai macam permasalahan rakyat yang ada di Jabar, akan disampikan oleh PAC, pengurus ranting dan pengurus anak ranting. Nantinya agar ada gambaran apa yang harus dilakukan, baik tingkatan eksekutif, legislatif di kabupaten/kota dan provinsi.

"Kami ingin bekerja berbasia data dari bawah (masyarakat), makanya tugas anak ranting, ranting, dan PAC menjadi sangat urgen karena mereka menjadi lingkup partai terkecil yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi apa-apa yang terjadi di masyarakat bisa dilaporkan dan dicarikan solusi permasalahannya," kata Ono.

Sementara soal lima program prioritas, lanjut Ono, pihaknya akan membuat secara khusus kelas-kelas dimana setiap anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi wajib mengisi dafar isian masalah yang berbasis komisi. Lima prioritas itu mencakup sandang pangan papan, pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan lingkungan hidup, serta agama, budaya dan pariwisata.

"Itu semua akan menjadi dasar untuk mengintruksikan kepada seluruh jajaran partai baik eksekutif, legislatif serta struktural, agar memasukkan itu dalam RKH di masing-masing tingkatan untuk APBD 2021. Hingga akhirnya berjuang bagaimana APBD itu sesuai dengan apa yang telah dihasilkan dari Rakerda ini," pungkasnya.