Mafia Pupuk Subsidi Diduga Masih Gentayangan di Jabar, KP3 Didesak Bertindak

Kamis, 06 Februari 2020 - 22:03 WIB
Mafia Pupuk Subsidi Diduga Masih Gentayangan di Jabar, KP3 Didesak Bertindak
Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati. Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A A A
BANDUNG - Komisi II DPRD Jawa Barat mendesak Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) memberantas mafia pupuk bersubsidi yang dinilai masih banyak bergentayangan di Jabar.

Ketua Komisi II DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati menilai, fungsi pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Jabar lemah. Oleh karena itu, dia mendesak KP3 segera meningkatkan koordinasi dan fungsi pengawasan.

"Fungsi pengawasan belum maksimal karena tidak adanya satgas (satuan tugas) khusus yang memang fungsi pokoknya untuk menangani alur distribusi pupuk, sehingga penyerapan subsidi pupuk bisa maksimal dan tepat sasaran," kata Rahmat di Bandung, Kamis (6/2/2020).

Rahmat menjelaskan, di tingkat paling bawah, yaitu kecamatan, KP3 diketuai oleh camat yang beranggotakan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kecamatan beserta stafnya, yakni para penyuluh pertanian. Sementara di tingkat desa, KP3 diketuai oleh kepala desa.

"Dalam menjamin terpenuhinya pupuk bersubsidi di daerah pemanfaatan, pengalokasian pupuk bersubsidi oleh kepala dinas pertanian provinsi dan kepala dinas pertanian kabupaten harus optimal menunjukkan perannya, agar pupuk benar-benar sampai ke tangan petani di tingkat bawah," ujar dia.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta, semua pihak terkait dalam pendistribusian pupuk bersubsidi harus memperhatikan azas prioritas berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di masing-masing wilayah. "Outcome-nya kan jelas demi menghasilkan komoditas pertanian yang unggul strategis," tutur Rahmat.

Dalam hal pendistribusian, ungkap dia, ketersediaan pupuk harus terjamin dengan memperhatikan tujuh langkah tepat, yakni jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, sasaran, dan harga. "Terutama untuk kelas pupuk bersubsidi," imbuh dia.

Untuk hal-hal teknis lainnya yang dibutuhkan di lapangan, menurutnya, peran penyuluh pertanian sangat dibutuhkan karena mereka bersentuhan langsung dengan petani.

"Maka di Jawa Barat khususnya, harus segera dibentuk satgas khusus pengawasan distributor pupuk," ungkap dia.

Selama ini, kata Rahmat, tidak sedikit oknum distributor pupuk yang melakukan manipulasi data, lalu bekerja sama dengan oknum dinas pertanian, agar selalu menyetujui hasil penyaluran dari distributor ke kios pengecer.

"Sedangkan jumlah penyalurannya tidak seperti yang diterima kios pengecer. Inilah titik masalahnya kenapa selalu terjadi kelangkaan pupuk di berbagai wilayah yang bahkan sampai memunculkan istilah mafia pupuk di Jawa Barat," kata Rahmat.

Rahmat menegaskan, untuk pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi sekaligus memperbaiki tata niaga/distribusi pupuk di Jabar, perlu disiapkan regulasi dan implementasi untuk memotong rentang kendali pasar dari produsen langsung ke pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Jadi, BUMDes bisa langsung jadi penyalur karena BUMDes langsung bersentuhan dengan masyarakat," tegas dia.
(awd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.7020 seconds (0.1#10.140)