Program Call Center PMKS Dinsos KBB Terkendala Anggaran

BANDUNG BARAT - Rencana Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk membuat call center bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) batal terealisasi tahun ini. Program yang digagas untuk mendukung program 100 hari kerja dari Bupati dan Wakil Bupati KBB Aa Umbara Sutisna-Hengki Kurniawan (Akur) ini terkendala alokasi anggaran.

"Kami sebenarnya sudah merancang pembuatan call center agar bisa bersinergi dengan program quick response di provinsi. Pak Bupati dan dewan juga setuju, tapi memang di APBD Perubahan ini support anggarannya belum memungkinkan," kata Kepala Dinas Sosial KBB Heri Partomo saat ditemui di kantornya, Senin (1/10/2018).

Heri menjelaskan, call center ini nantinya memungkinkan bagi seluruh masyarakat KBB untuk melaporkan berbagai persoalan di lapangan khususnya persoalan PMKS. Warga yang melapor tidak akan dikenai biaya pulsa karena call center ini sistemnya gratis dan siaga 24 jam. Perangkat hardware, software, termasuk SDM juga sudah disiapkan untuk melayani berbagai pengaduan.

Sebenarnya, program serupa ini pernah ada melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang digagas oleh Kementerian Sosial pada tahun 2017. Pelaporannya adalah melalui telepon HP ke nomor tertentu atau melalui media sosial. Di KBB tercatat sudah ada 70 tenaga relawan SLRT yang telah dilatih serta diberi HP android dan jatah pulsa Rp100 ribu/bulan. Namun, kelanjutan program ini tidak jelas, termasuk honor para tenaga SLRT itu juga tidak berjalan lancar.

Disinggung mengenai support anggaran yang dibutuhkan, Heri menyebutkan untuk dapat mengoperasionalkan call center ini sedikitnya dibutuhkan anggaran Rp200 juta. Sedangkan untuk penanganan laporannya akan diselaraskan dengan pengaduan yang masuk. Misalnya ketika mengadukan soal kesehatan maka disambungkan dengan Dinkes, masalah sosial ke Dinsos, RTLH dengan Perkim, dan lain-lain.

"Karena ini tidak terealisasi sekarang kami akan coba ajukan kembali di tahun depan. Sementara, program daya dukung 100 hari kerja Pak Bupati lebih fokus kepada sinergitas penanganan kemiskinan yang bekerja sama dengan karang taruna," tuturnya.

Nantinya dalam kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna antara Oktober sampai Desember digelar bakti sosial oleh anggota karang taruna untuk diterjunkan ke masyarakat. Mereka selama seminggu akan menginap di rumah-rumah warga untuk membantu permasalahan yang berkaitan dengan masalah sosial, kemiskinan, pendidikan, perumahan, hingga keagamaan. Tujuannya agar kehadiran karang taruna di masyarakat bisa langsung dirasakan serta mampu mengatasi permasalahan yang muncul.

"Untuk lokasi tempatnya belum ditentukan karena akan disampaikan dahulu ke Bupati. Intinya bagaimana karang taruna mendukung program SKPD dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan program kerja 100 hari bupati dan wakil bupati terpilih," pungkasnya.