Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Emil Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, menunggu arahan Pemerintah Pusat terkait rencana pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat dalam urusan yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia di luar negeri.

Hingga saat ini, dia pun mengaku belum mendapatkan kejelasan terkait penanganan rencana pemulangan ratusan WNI eks anggota ISIS yang kini berada di sejumlah negara Timur Tengah itu

Meski begitu, Gubernur yang akrab disapa Emil itu menerangkan, jika sudah ada kejelasan dari pemerintah pusat, sepertihalnya penanganan pemulangan WNI dari Wuhan akibat wabah virus corona, pihaknya siap mengikuti kebijakan tersebut.

"Per hari ini saya belum ada kejelasan bagaimana penanganan pemulangan warga negara Indonesia yang dulu masuk ke ISIS di Suriah atau dimana-mana, kami belum. Tapi, kami akan mengikuti, sepertihalnya (pemulangan WNI akibat) corona virus," terang Emil di Bandung, Rabu (5/2/2020).

"Kebijakannya di pemerintah pusat, ketika diputuskan (tempat isolasi WNI dari Tuhan) di Natuna, maka pemerintah daerah harus mengikuti," ujar Emil.

Emil menyatakan, Pemprov Jabar pada prinsipnya menginginkan seluruh warganya hidup normal dan membangun Negeri ini berdasarkan ideologi Pancasila. Dia juga menegaskan, siap menerima kembali warganya yang pernah bergabung dengan ISIS. "Iya lah (diterima), kan warga sendiri. Asal insyaf dan tidak lagi melakukan kegiatan ilegal," tutur Emil.

Diketahui, pemerintah berencana memulangkan sejumlah warga negara Indonesia (WNI), yang pernah bergabung dengan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), yang kini tengah berada di beberapa negara di Timur Tengah.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, bahwa pemerintah saat ini masih mengkaji kemungkinan memulangkan mereka ke Indonesia.