Pilkada Pangandaran 2020 Terancam Lawan Kotak Kosong

PANGANDARAN - Respons partai politik (parpol) terhadap keberlangsungan demokrasi di Kabupaten Pangandaran menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pangandaran 2020 dinilai lemah.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis-Pangandaran Aos Firdaos mengatakan, lemahnya respons parpol terhadap demokrasi dilatarbelakangi gagalnya parpol dalam mencetak kadernya masing-masing.

"Pangandaran akan menggelar Pilkada 2020, tidak ada satu pun partai politik yang berani menjadi penyeimbang jika pasangan Jeje Wiradinata dan Adang Hadari kembali mencalonkan," kata Aos.

Padahal, tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 di Pangandaran bakal segera berjalan, namun parpol di luar koalisi pasangan Jeje Wiradinata dan Adang Hadari di Pilkada Pangandaran 2015 lalu belum memberi respon untuk menjadi penyeimbang.

"Partai politik terkesan masih bersikap dingin, bahkan bisa saja mengambil sikap untuk bergabung menjadi partai koalisi," tambahnya.

Aos menilai, masyarakat Pangandaran kini menantikan sikap parpol. Jika kemungkinan seluruh parpol di Pangandaran menjadi partai koalisi dan hanya ada calon tunggal di Pilkada 2020 Pangandaran, maka lawannya adalah kotak kosong.

"Apabila di Pemilukada 2020 Pangandaran terjadi calon tunggal dan lawannya adalah kolom kosong, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Pangandaran terancam menurun," papar Aos.

Aos menjelaskan, jika kepercayaan masyarakat terhadap parpol menurun, maka ancaman kemunduran demokrasi di Pangandaran pun akan semakin tampak. Bahkan, bisa saja berpengaruh terhadap menurunnya angka partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya.

"Butuh upaya pemahaman demokrasi dan pentingnya pendidikan politik terhadap masyarakat," ujarnya.

Bila benar hanya ada calon tunggal di Pilkada Pangandaran 2020, kata Aos, maka hal itu pun berpotensi menjadi ancaman kekalahan bagi parpol pengusung calon.

"Masyarakat kepercayaannya berkurang terhadap partai politik karena tidak memiliki sikap politik yang jelas, ini bahaya juga terhadap partai politik yang mengusung calon karena masyarakat dimungkinkan bakal memilih kolom kosong," terangnya.

Aos menambahkan, menjelang Pilkada Pangandaran 2020, ruang publik untuk diskusi menyambut pesta demokrasi harus dibuka, agar pendidikan politik tersampaikan ke masyarakat.