Kasatlantas Sebut Bandung Belum Layak Terapkan Ganjil Genap

BANDUNG - Wacana Pemkot Bandung menerapkan sistem ganjil genap di beberapa ruas jalan di Kota Bandung dinilai tidak tepat. Sebab, kebijakan untuk mengatasi kemacetan itu belum layak diterapkan di ibu kota Provinsi Jawa Barat ini.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polrestabes Bandung AKBP Agung Reza Pratidina mengatakan, pihaknya telah membahas wacana penerapan sistem ganjil genap dengan Dishub Kota Bandung. Saat ini wacana itu masih dalam pengkajian.

"Kalau ujug-ujug (tiba-tiba) nerapin (diterapkan) ya sulit. Teknisnya harus detail, mulai dari lokasi, sarana prasarana, dan transportasi umum memadai," kata Agung dihubungi melalui telepon, Jumat (29/9/2018).

Agung mengemukakan, sebenarnya sistem itu bagus untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Jumlah kendaraan pribadi yang melintas di jalur ganjil genap bisa dibatasi. Namun, untuk saat ini kebijakan tersebut belum layak diterapkan di seluruh ruas di Kota Bandung.

"Kalau cocok, ya cocok aja. Karena Bandung termasuk kota besar. Namun tidak bisa langsung serentak di semua ruas jalan. Paling di jalur prioritas yang kerap mengalami macet parah. Kita jangan sampai hanya ngasih kebijakan tapi enggak ada solusi. Istilahnya, tidak boleh makan nasi, diupayakan ada ubi," ujar dia.

Menurut Agung, ganjil genap bisa diujicobakan di ruas Jalan Ahmad Yani-Asia Afrika yang bentangannya cukup panjang, dari Cicaheum sampai Sudiman dan berakhir di Cibeureum. Arus lalu lintas di kawasan itu cukup padat di jam-jam tertentu.

"Tapi kalau mau diterapkan, itu (ganjil genap) tidak ada dalam UU Lalu Lintas. Jadi harus ada perda (peraturan daerah), kalau melanggar kan harus ada sanksi. Jadi kalau saat diuji coba, terus ada yang melanggar, tapi enggak ada sanksi ya percuma. Terus kita cek Ahmad Yani, ada enggak jalur alternatif untuk masyarakat melintas kalau ganjil genap diterapkan di kawasan itu," tutur Agung.

Disinggung apakah Satlantas Polrestabes Bandung siap jika Wali Kota Bandung Oded M Danial menerapkan sistem ganjil genap dalam waktu dekat, Agung menyatakan, pihaknya siap.

"Tapi kami menyarankan di ruas itu (yang menerapkan sistem ganjil genap) harus ada sarana transportasi umum memadai. Di Jakarta pun tidak semua ruas jalan. Ada jalur alternatifnya untuk melintas.