Jumlah ASN Belum Mencukupi, Pemkot Depok Sulit Hapus Tenaga Honorer

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok masih sulit menghapus tenaga honorer karena jumlah aparatur sipil negara (ASN) masih terbatas. Keberadaan tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja dan pelayanan.

"Honorer di Kota Depok sangat dibutuhkan karena jumlah PNS belum mencukupi. Sedangkan penerimaan CPNS masih berdasarkan kuota dari Menpan RB. Karena itu, kami masih perlu tenaga non ASN (honorer)," kata Sekertaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Mary Liziawati, Jumat (24/1/2020).

Tercatat saat ini jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemkot Depok sebanyak 6.809 orang. Berdasarkan arahan pusat, pegawai non-ASN secara bertahap dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Ini dilakukan hingga jangka waktu lima tahun," tukasnya. (Baca juga; Bupati Bandung Barat Khawatir Pemutihan Honorer Dongkrak Angka Pengangguran )

Mary mengaku, hingga saat ini belum ada pegawai hanorer yang ditetapkan menjadi pegawai P3K, meskipun tahapan seleksi telah dilakukan. Sebab, pemerintah pusat (Kemenpan RB) belum menegaskan peraturan terhadap para pegawai tersebut.

"Ada 150 honorer yang lulus seleksi P3K, tapi belum kami tetapkan. Karena belum ada arahan pengangkatan dari pusat, termasuk bagaimana skema penggajian mereka," ucapnya. (Baca juga; Honorer Dihapus, Pemerintah Diminta Maksimalkan Penerimaan PPPK )

Soal penggajian, Mary mengakui keterlambatan kerap terjadi di awal tahun. Namun, pada Februari hingga seterusnya gaji dipastikan tepat waktu. "Kalau honorer guru, mekanismenya dari dinas pendidikan. Penggajian mereka juga telah ditetapkan oleh Perwal," pungkasnya.