Sidak Kantor Pelayanan Publik, Bupati Bandung Barat Mengaku Belum Puas

Senin, 24 September 2018 - 14:41 WIB
Sidak Kantor Pelayanan Publik, Bupati Bandung Barat Mengaku Belum Puas
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengaku belum puas dengan pelayanan publik melakukan sidak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil KBB, Senin (24/9/2018). Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
A A A
BANDUNG BARAT - Hari pertama berdinas secara resmi sebagai Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna langsung melakukan sidak ke sejumlah kantor di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin (24/9/2018). Pada sidaknya ini dia didampingi ajudan serta beberapa orang staf dari Bagian Humas Setda KBB.

Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil, Aa Umbara mendapati puluhan masyarakat yang tengah mengantre untuk mendapatkan nomor pelayanan administrasi kependudukan. Dia pun sempat mewawancarai beberapa warga yang ditemui untuk mengurus e-KTP. "Siapa yang sudah berkali-kali mendatangi dinas ini?" tanyanya.

Dia menegaskan, pelayanan e-KTP merupakan hal pertama yang harus diprioritaskan karena menyangkut berkas-berkas utama pendukung berbagai pelayanan publik lainnya. "Pelayanan adminduk adalah hal pertama yang jadi pelayanan prioritas. Saking pentingnya pelayanan adminduk akhirnya banyak masyarakat yang harus berangkat dari jam 04.00 WIB dan harus mulai mengantre dari jam 06.00 WIB," sebut Umbara.

Dirinya sering mendengar bahwa pelayanan adminduk sarat pungli dan percaloan. Tapi, setelah mewawancarai beberapa warga ternyata mereka mengakui tidak ada praktik pungli ataupun percaloan. Masyarakat mengharapkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. Pemda KBB juga berharap pelayanan adminduk atau KTP pada khususnya bisa terlayani dalam satu hari kerja (one day service), sehingga tidak ada lagi masyarakat yang harus mengantre berkali-kali.

"Secepatnya pelayanan KTP diharapkan bisa dilaksanakan di kecamatan. Kita akan coba di beberapa kecamatan pada akhir tahun ini," ujarnya.

Aa Umbara juga mendatangi OPD lainnya yang juga melakukan pelayanan publik, seperti pelayanan PBB di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih prima, dirinya menginginkan seluruh pelayanan publik dilakukan dalam satu gedung khusus dengan sistem online untuk menghindari pungli dan calo.

"Secara keseluruhan saya belum puas dengan pelayanan publik yang ada saat ini. Ketidakpuasan ini adalah modal utama kami untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik lagi," pungkasnya.
(zik)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.5999 seconds (0.1#10.140)