Antisipasi Parkir Liar di Tempat Wisata, Dishub Gandeng Pemerintah Desa

Sabtu, 18 Januari 2020 - 14:23 WIB
Antisipasi Parkir Liar di Tempat Wisata, Dishub Gandeng Pemerintah Desa
Di akhir pekan atau libur panjang kunjungan wisatawan ke Lembang, KBB, selalu meningkat. Namun keterbatasan lahan parkir di lokasi objek wisata kerap menimbulkan kemacetan karena banyak kendaraan parkir di pinggir jalan. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
A A A
BANDUNG BARAT - Banyaknya objek wisata baru yang bermunculan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kerap tidak didukung dengan sarana parkir memadai. Akibatnya saat pengunjung membludak, kendaraan tidak tertampung dan kerap parkir di badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan.

Menyikapi persoalan tersebut, Dinas Perhubungan KBB mencari solusi dengan meenata area parkir di objek-objek wisata. Selain meminta agar pengelola wisata menyiapkan lahan parkir yang luas, Dishub juga menjalin kerja sama dengan aparat pemerintah desa. Supaya dapat memanfaatkan tanah kosong tak produktif dekat objek wisata untuk dijadikan lahan parkir.

"Kami sedang menjajagi kerjasama sema dengan pengelola wisata dan desa dalam hal penyiapan lahan parkir yang memadai. Sebab, harus diakui akibat lahan parkir sempit seringkali menyebabkan timbulnya titik-titik kemacetan baru di kawasan wisata," terang Kepala Dinas Perhubungan KBB Ade Komarudin didampingi Kepala Bidang Teknik dan Prasarana, Ahmad Fauzan Azima, Sabtu (18/1/2020).

Menurutnya, keberadaan lahan parkir yang memadai juga sebagai upaya menghindari munculnya tempat parkir ilegal yang biasanya tidak tertata dengan baik. Biasanya para juru parkirnya menerapkan tarif yang tidak sesua aturan sehingga kerap dikeluhkan oleh wisatawan. Makanya perlu kerja sama dengan pemerintah desa setempat supaya pemberdayaan masyarakat tetap terlaksana dan masalah parkir juga terselesaikan.

Berdasarkan pengamatan pihaknya, sebenarnya banyak pengelola wisata khususnya di wilayah Lembang, yang sudah menyiapkan lahan parkirnya dengan refresentatif. Di hari-hari biasa, umumnya kendaraan wisatawan yang datang bisa tertampung. Namun ketika di akhir pekan atau saat libur panjang, karena pengunjung yang datang membludak, maka biasanya lahan parkir yang ada tidak mampu menampung semua kendaraan.

"Makanya memang diperlukan kantung-kantung parkir cadangan yang dapat difungsikan ketika kondisi darurat, manakala kendaraan wisatawan yang datang meningkat signifikan. Di sinilah perlunya kerja sama dengan desa, karang taruna, atau BUMDes, setempat," ucapnya.

Jika mengacu kepada ketentuan, pengelolaan parkir tidak bisa dilakukan secara perorangan maupun lembaga. Makanya Dishub KBB akan mendorong agar BUMDes bisa menjadi solusi pengelolaan parkir di kawasan obyek wisata. Contohnya kemacetan akibat hilir mudik parkir ilegal yang dikelola masyarakat di sekitar obyek wisata The Great Asia Afrika dan Farmhouse, Lembang.

"Kalau semerawut dan menjadi penyebab kemacetan kami tertibkan. Lalu masyarakat di situnya diberi pemahaman supaya mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan, tapi PAD, dan kunjungan wisatawan juga tidak terganggu," pungkasnya.
(awd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 2.1950 seconds (0.1#10.140)