alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Legislator Sebut Anggaran Rehabilitasi Lahan Kritis di Jabar Terlalu Minim

Agung Bakti Sarasa
Legislator Sebut Anggaran Rehabilitasi Lahan Kritis di Jabar Terlalu Minim
Anggota DPRD Fraksi PKB DPRD Jabar Asep Suherman (kanan) saat memberikan bantuan bibit pohon kepada masyarakat. Foto/Dok.Fraksi PKB DPRD Jabar

BANDUNG - Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Asep Suherman menyoroti minimnya alokasi anggaran rehabilitasi lahan kritis. Kondisi tersebut dinilai bakal menyulitkan penanganan lahan kritis di Jabar.

Asep mengemukakan, total luas lahan kritis di Jabar kini sudah sudah mencapai 900.000 hektare. Ironisnya, anggaran yang dialokasikan Pemprov Jabar untuk penanganan lahan kritis tahun ini hanya cukup untuk 1.000 hektare saja.

"Dengan total luas lahan kritis di Jabar yang mencapai 900.000 hektare, maka dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengembalikan fungsi hutan menjadi hutan seutuhnya," ujar Asep di Bandung, Kamis (16/1/2020).



Padahal, lanjut Asep, dampak buruk dari semakin kritisnya lahan di Jabar kini sudah dirasakan oleh masyarakat, seperti bencana longsor dan banjir di Kabupaten Bogor dan Bekasi yang merenggut korban jiwa dan menimbulkan kerugian material.

"Tentunya kami mendesak Pemprov Jabar agar fokus mengurus hutan karena dampaknya kini sudah terasa. Dampak longsor dan banjir yang kemarin terjadi di Kabupaten Bogor dan Bekasi itu diakibatkan oleh banyaknya lahan kritis yang telat tertangani," tegasnya.

Anggota Fraksi PKB DPRD Jabar ini pun kembali menegaskan, jika Pemprov Jabar benar-benar serius ingin mengantisipasi bencana, maka harus segera mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk penanganan lahan kritis tersebut.

"Karena dampaknya akan terasa sekali," imbuhnya.

Meski begitu, Asep mengingatkan, dalam menentukan besaran alokasi anggaran tersebut, Pemprov Jabar harus mengacu pada roadmap yang jelas dalam penanganan lahan kritis di Jabar.

"Misalkan anggarannya diperbesar untuk penanganan sekitar 50.000-100.000 hektare. Selain itu, mengelaborasikan anggaran baik dari kementerian maupun dari lembaga-lembaga usaha dengan dana CSR-nya, agar diarahkan untuk penanganan lahan kritis ini," jelasnya.

Asep pun bertekad, dalam lima tahun ke depan, pihaknya akan benar-benar mendorong penanganan lahan kritis, agar hutan di Jabar kembali pada fungsinya dan bencana tidak terus terulang di Jabar.



(awd)