Jeje Sebut Lelang Jabatan Eselon II Pangandaran Libatkan Akademisi

PANGANDARAN - Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, pelaksanaan open bidding atau lelang jabatan untuk eselon II Pemkab Pangandaran melibatkan tim akademisi. Ungkapan tersebut terlontar setelah melaksanakan sumpah janji jabatan eselon II di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Pangandaran.

"Open bidding eselon II melalui beberapa tahapan dan mekanisme, ada yang secara objektif, ada juga yang subjektif," kata Jeje, Rabu (8/1/2020).

Proses penetapan pejabat yang dilantik, kata Jeje, tetap mempertimbangkan berbagai aspek logis serta memperhatikan profesionalitas. "Kurang lebih ada empat penilaian yaitu psikotes, membuat makalah, wawancara, dan terakhir evaluasi rekam jejak," tambahnya.

Pejabat eselon II sebelumnya diminta memberikan gambaran, sejauh mana dirinya memimpin OPD dengan dinilai oleh tim. "Sedangkan tes wawancara bisa juga subjektif karena setiap orang punya selera tersendiri dan untuk tes rekam jejak dilakukan oleh Inspektorat," papar Jeje.

Keputusan yang ditentukan oleh Bupati, diakui Jeje, dilatarbelakangi atas beberapa dasar tahapan. "Karena pejabat yang dilantik merupakan pejabat terpilih, maka harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," terang Jeje.

Jeje berpesan, sebagian kewenangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran ada di kepala OPD. "Jaga citra pemerintah daerah, laksanakan kerja dengan penuh pengabdian agar Pangandaran semakin hebat," pesan Jeje.

Berdasarkan data BKPSDM Kabupaten Pangandaran, pelantikan eselon II terdiri dari 7 orang dan eselon III dan IV sebanyak 126 orang.

Pejabat eselon II di Kabupaten Pangandaran yang dilantik yakni Rida Nirwana Kristiana selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Untung Saeful Rohman selaku Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan, Trisno selaku Kepala Dinas Perhubungan, Tonton Guntari selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan, dan Heri Gustari selaku Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Selain itu, Dedih Rahmat selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Terakhir, Wawan Kustaman selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.