Tekan Potensi Banjir, Tata Ruang Jabar-Jakarta-Banten Perlu Dievaluasi

BANDUNG - Bencana banjir yang menerjang tiga provinsi, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dinilai tak lepas dari persoalan tata ruang. Agar potensi banjir dapat ditekan, aturan tata ruang di tiga daerah tersebut dinilai perlu dievaluasi.

Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi. Menurut dia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus mengevaluasi aturan tata ruang di Jabar, DKI Jakarta, dan Banten dan dibuat aturan tata ruang baru berdasarkan konsep bahwa ketiga daerah tersebut merupakan satu kesatuan wilayah.

"Hal itu harus dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi banjir di Jawa Barat, DKI, dan Banten," ujar Dedi, Selasa (7/1/2020).

Dedi menjelaskan, wilayah Jabar, DKI Jakarta, dan Banten secara historis merupakan satu kesatuan wilayah adat. Kini, ketiganya hanya berubah pada sistem pengelolaan dan teritorial. Meski begitu, kata Dedi, secara geografis, sejak dahulu hingga saat ini, ketiga daerah itu tetap sama.

Oleh karena itu, membuat satu aturan tata ruang untuk Jabar, DKI Jakarta, dan Banten sangat dimungkinkan. Menurutnya, pembuatan satu aturan tata ruang untuk tiga daerah itu dilakukan agar banjir bisa diatasi secara holistik dan tidak terpisah atau parsial.

"Penangannya jangan sepotong-potong. Memandang alam itu kan tidak boleh sepotong-sepotong, harus holistik. Cara terbaiknya adalah membuat RTRW (Rencana Tata Ruang Tata Wilayah) satu kesatuan untuk Jabar, DKI Jakarta dan Banten," jelasnya.

Mantan Bupati Purwakarta dua periode itu menilai, karena ketiga daerah itu saling berhubungan secara kewilayahan, maka peristiwa lingkungan di satu daerah akan berdampak pada wilayah lain di sekitarnya.

Misalnya, hujan lebat di Bogor akan membawa banjir kiriman ke DKI Jakarta dan Bekasi. Namun, jika Bogor diatasi misalnya dengan membangun danau, maka banjir di Jakarta dan Bekasi bisa dikendalikan. "Jadi tata ruang untuk satu kesatuan wilayah adat perlu dibentuk," tegasnya.

Dedi juga meminta pemerintah mengevaluasi izin-izin tambang dan perumahan di wilayah Jabar. Dia meminta, pertambangan dan perumahan yang berpotensi memicu bencana alam ditertibkan.