Polda Jabar dan Kodam Siliwangi Siap Amankan Pileg-Pilpres 2019

BANDUNG - Polda Jabar dan Kodam III/Siliwangi siap mengamankan pesta demokrasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kesiapan itu ditunjukkan dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2018 di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Sinergi Polri dan TNI dalam pengamanan itu diwujudkan dengan pengerahan personel sebanyak 14.500 dari Polri dan 8.000 TNI. Selain itu, ada juga tambahan personel dari instansi terkait sebanyak 500 orang. Total personel yang terjunkan untuk mengamankan pesta demokrasi lima tahunan itu sebanyak 23.000 orang.

Hadir dalam apel tersebut Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan. Keduanya bertindak sebagai pemimpin upacara apel gelar pasukan. Tampak pula Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari.

Apel dimulai dengan pemeriksaan pasukan oleh Kapolda dan Pangdam. Mereka berkeliling melihat dari dekat pasukan dan peralatan yang akan diterjunkan selama Pileg dan Pilpres 2019 berlangsung.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan mengatakan, apel ini sebagai tanda dimulainya Operasi Mantap Brata Lodaya 2018. Operasi tersebut digelar untuk menjaga keamanan negara dan suasana kondusif pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.

"Apel gelar pasukan Operasi Mantap Barata Lodaya 2018 memperkokoh ikatan dan semangat silaturahmi, harmonisasi, kebersamaan, dan soliditas antara TNI dan Polri serta unsur-unsur terkait lainnya. Semangat ini sangat penting diwujudkan karena merupakan syarat terciptanya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi di antara unsur-unsur tersebut dalam mewujudkan situasi aman, stabil dan kondusif," kata Besar.

Dia berharap, selama Pileg dan Pilpres 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019, tidak ada personel TNI dan Polri, serta aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kegiatan politik praktis. "Personel TNI, Polri, dan ASN harus memedomani dan melaksanakan segala aturan tentang Pemilu sehingga benar-benar netral," ujar Pangdam.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto menyatakan, netralitas TNI dan Polri harus dijaga. Selama bertugas, anggota harus mengedepankan langkah proaktif untuk deteksi dan penanganan dini.

"Dorong semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," tutur Agung.

Menurut Agung, anggota Polri, TNI, ASN, diperbolehkan berfoto bersama para kandidat, baik caleg maupun capres-cawapres. Yang tidak boleh adalah saat berfoto bersama menunjukkan kode jari yang mencirikan nomor urut calon. "Yang penting tidak pake kode jari. Kan supaya bisa semuanya. Kalau foto bersama tentu boleh," kata Agung seusai apel.

Kapolda mengemukakan, berkaca kepada Pilkada Serentak 2018, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar dan kota/kabupaten dalam menentukan pola pengamanan.

"(Pola pengamanan) kami sesuaikan dengan kegiatannya dulu. Kalau tahu kegiatannya, tahu pengamanannya. Tapi dari pengalaman pilkada kemarin kebanyakan blusukan yah. Kemudian di media sosial kampanye kami menyesuaikan pengamanannya," ujar Kapolda.

Agung menuturkan, patroli siber tentu dilakukan untuk mengantisipasi black campaign, terutama di media sosial. "Kami fungsikan patroli siber. Kalau ada konten-konten yang mengarah kepada unsur ujaran kebencian, fitnah atau black campaign, kami segera lakukan penyelidikan. Kalau ada alat bukti lengkap, kami proses hukum," tutur Agung.