120 Perwira se-Indonesia Ikuti Latihan Teknis Teritorial

BANDUNG BARAT - Perwakilan perwira TNI AD dari 14 Kodam dan 45 Korem se-Indonesia mengirimkan mengikuti Latihan Teknis Teritorial (Latnister) yang digelar di Pusat Pendidikan Teritorial (Pusdikter), Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (19/9/2018). Kegiatan Latnister ini lebih difokuskan kepada latihan teknis sebagai upaya mengantisipasi sejak dini dari maraknya paham radikalisme.

"Ini adalah penataran pertama yang dilakukan secara terpusat oleh 120 personel untuk melatih kemampuan teknis teritorial prajurit dalam mengantisipasi gerakan radikalisme dan deradikalisasi," ucap Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad) Mayor Jenderal TNI Hartomo saat Upacara Pembukaan Penataran Pelatihan Latnister Tingkat Kodim TA 2018 di Pusdikter, Padalarang, Jawa Barat, Rabu (19/9/2018).

Hartomo menilai, Latnister tentang radikalisme dan deradikalisasi menjadi tugas penting yang diamanatkan Kasad Jenderal TNI Mulyono. Karena itu, semua prajurit TNI hingga satuan kewilayahan harus memahami segala bentuk ancaman yang kemungkinan timbul. Mereka harus dapat melakukan pencegahan dini serta memberikan pembinaan kepada para Babinsa dalam pengawasan teritorial.

Maraknya radikalisme dikarenakan masuknya paham atau ajaran yang salah kepada masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, di belahan dunia mana pun gerakan ini selalu muncul yang bisa merusak tatanan dan keutuhan suatu bangsa. Bahayanya, gerakan terorisme ini cakupannya lebih luas karena jaringannya internasional dan tujuannya mendirikan negara-negara baru.

"Sekarang peran TNI tidak hanya mem-back up tapi mengacu kepada UU 20 Tahun 2018 TNI kini terlibat langsung dalam pemberantasan terorisme. Sehingga saya harap dengan adanya latihan ini tugas TNI yang diemban satuan kewilayahan akan semakin baik," ucapnya didampingi Komandan Pusdikter Kolonel Inf Rochadi.

Dia menambahkan, agenda Pilpres dan Pileg 2019 diprediksi sarat dengan isu-isu yang dapat memecah belah. Posisi TNI yang netral mesti dapat meredam potensi konflik atau perpecahan. Lalu, adanya revisi UU Terorisme juga harus disosialisasikan ke masyarakat. Inilah dasar mengapa perlu dilakukan penataran pelatihan terpusat agar menyamakan visi misi di seluruh satuan komando kewilayahan.

"Dalam UU Terorisme TNI sudah dilibatkan langsung dalam pemberantasan teroris, dengan tiga tahapan mulai pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Jadi, sebelum muncul aksi terorisme harus dicegah dahulu agar masyarakat tidak terpapar ajaran yang menyimpang," tandasnya.