Resah dengan Penertiban, Petani KJA di Cirata Curhat ke Menteri KP

BANDUNG BARAT - Sejumlah petani Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada di Waduk Cirata, Kabupaten Bandung Barat (KBB), melontarkan unek-unek dan keresahan di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo saat berkunjung ke Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC), Jumat (3/1/2020).

Sebagian besar petani menyampaikan curah hati mereka mengenai nasib jika semua KJA di Waduk Cirata ditertibkan terkait program Citarum Harum. Sebab, kemampuan dan usaha mereka hanya di bidang perikanan.

"Bagaimana nasib saya dan keluarga jika KJA semua dihilangkan. Banyak petani KJA yang hanya lulusan SD, sehingga untuk mencari kerja lain pasti susah karena yang sarjana juga sekarang banyak yang nganggur," kata salah seorang petani dalam sesi dialog dengan dengan Menteri KP Edhy Prabowo.

Menyikapi hal ini, Edhy menilai harus dilakukan kajian secara mendetail berapa KJA yang masih diperbolehkan di Waduk Cirata yang mencakup Kabupaten Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat itu.

Menurut Edhy, jika dari 98.397 lebih KJA di Cirata dikurangi hingga 7.200, tentu tidak logis. Karena dampak yang ditimbulkan khususnya mata pencaharian petani ikan menjadi sangat terganggu. Di sinilah perlu ada penghitungan berapa KJA yang masih bisa dipertahankan di waduk tersebut.

"Itu yang menjadi konsen kami, bagaimana petani KJA ini tidak kehilangan pekerjaan. Misal dari 98.397 berkurang 50% atau 70% masih masuk, tapi kalau jadi 7.200 tidak rasional," kata Edhy.

Di sisi lain, ujar Menteri, Kementerian KP juga sangat mendukung Program Citarum Harum dalam membersihkan pencemaran air sungai. Sebenarnya, pencemaran yang paling dominan ke Citarum atau Cirara bukan pakan ikan tapi limbah industri yang terbawa arus sungai.

Oleh karena itu bisa saja penertiban KJA dilakukan ke KJA yang tidak dipakai, mangkrak, atau milik pemodal besar. Sebab ketika ditertibkan pun mereka masih bisa survive, beda dengan petani kecil.

"Kami coba tawarkan dengan pekerjaan serupa misalnya dengan bioflok atau smart KJA, yang meski ukuran 10 meter tapi hasilnya sama dengan yang 200 meter. Solusi ini yang coba kami tawarkan supaya petani yang KJA-nya ditertibkan masih bisa mendapat mata pencaharian," ujar Menteri KP.

Terkait alih pekerjaan, tutur Edhy, pihaknya kurang setuju, karena kemampuan budidaya ikan adalah skill langka sehingga harus tetap dipertahankan. Apalagi perintah Presiden Jokowi budidaya perikanan harus diperkuat agar hasil produksi ikan nasional maksimal.

"Makanya bagi petani ikan diberikan kemudahan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tanpa jaminan dan bunga diturunkan dari 7% jadi 6% dengan nilai pinjaman dinaikan dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta," tutur Edhy.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menilai banyak pengusaha KJA di KBB yang merupakan warga luar KBB. Sehingga dirinya lebih menyarankan yang ditertibkan lebih dahulu adalah pengusaha KJA besar jangan yang kecil-kecil.

Dia pun menyambut baik rencana dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan membantu petani KJA di KBB dengan program bioflok. Yakni sistem budidaya ikan di lahan yang tidak terlalu luas dan bisa menghasilkan panen yang lebih banyak dibandingkan dengan cara konvensional.

"Bagaimanapun juga jangan sampai ada petani KJA yang kehilangan mata pencahariannya. Makanya kami senang Pa Menteri mau bantu petani ikan KBB, tinggal kita tunggu dan tagih realisasinya," kata Umbara.

Pada rangkaian kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo turut menebarkan 110.000 benih ikan nilem ke tengah perairan Waduk Cirata.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari KKP, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, anggota DPR RI Iis Rosita Dewi Prabowo, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (PK) Jabar Jafar Ismail, dan pejabat lainnya, tetmasuk petani ikan asal Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, dan Cianjur.