Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pemprov Jabar Siapkan Dana Bantuan bagi Korban Banjir hingga Rp6 Miliar
Sejumlah mobil bertumpukan akibat terseret arus banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/1/2020). Foto/SINDO/Arie Yudistira
A
A
A
BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyiapkan dana bantuan hingga Rp6 miliar dalam upaya penanganan dan pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Jabar.
Dana tersebut disiapkan menyusul penetapan status tanggap darurat di enam kabupaten/kota yang terdampak banjir, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Karawang dan Indramayu.
Melalui penetapan status tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengimbau semua pihak tidak saling menyalahkan atas bencana banjir yang telah terjadi. Penetapan status tanggap darurat dilakukan, agar semua pihak fokus pada situasi tanggap darurat pascabanjir. (Baca Juga: Soal Banjir Bandang di KBB, Wagub Uu: Jangan Saling Menyalahkan).
Status tanggap darurat akan berlaku hingga satu pekan ke depan menyusul prediksi cuaca ekstrem yang masih akan terjadi lima hingga tujuh hari ke depan.
"Dengan adanya status tanggap darurat, maka kita akan memberikan bantuan mungkin sekitar Rp5 atau Rp6 miliar kepada daerah-daerah tersebut untuk recovery dan pertolongan tanggap darurat," sebutnya seusai Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor DP3AKB Jabar, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Jumat (3/1/2020).
Gubernur yang akrab disapa Emil itu melanjutkan, secara teknis, pihaknya akan menyerahkan seluruh kewenangan penanganan pascabanjir kepada para kepala daerah yang terdampak banjir.
Namun, jika penanganan dirasa kurang maksimal, Pemprov Jabar akan turun tangan. Jika tetap tidak bisa terselesaikan, kata Emil, maka pemerintah pusat yang akan memegang kendali.
"Jadi bedanya (penanganan banjir di) DKI (Jakarta) dengan Jawa Barat, kalau di DKI itu gubernur bisa langsung ke teknis, kalau di Jawa Barat teknis itu adanya di bupati dan wali kota. Jadi saya itu tidak bisa semata-mata langsung begitu saja tanpa kulonawun dulu," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Emil juga menekankan bahwa bencana banjir yang terjadi di Jabar, DKI Jakarta, dan Banten merupakan bagian dari musibah yang terjadi di seluruh Indonesia akibat cuaca ekstrem yakni curah hujan mencapai titik tertinggi sejak 2007 lalu.
"Data BNPB dan BMKG, ini tuh 12 tahun ini (curah hujan) paling tinggi. Disebut hujan yang besar itu kan sekitar 100 mm, ini di Halim itu 377 mm. Jadi memang pertahanan sistem yang normal ini mengalami banyak kendala," katanya.
Oleh karenanya, Emil juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap bencana alam mengingat curah hujan diprediksi masih tinggi. Pihaknya pun mengoptimalkan aplikasi Sapa Warga untuk menginformasikan segala pesan dari BMKG hingga imbauan BNPB kepada para RW di Jabar.
"Saya kira dukungan kita maksimal. Kita juga berharap, karena sudah lintas provinsi, ya harus ada rapat koordinasi oleh pemerintah pusat terkait menaikkan sistem pertahanan ke level ekstrem yang tercatat di tahun 2020 ini," tandasnya.
Dana tersebut disiapkan menyusul penetapan status tanggap darurat di enam kabupaten/kota yang terdampak banjir, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Karawang dan Indramayu.
Melalui penetapan status tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengimbau semua pihak tidak saling menyalahkan atas bencana banjir yang telah terjadi. Penetapan status tanggap darurat dilakukan, agar semua pihak fokus pada situasi tanggap darurat pascabanjir. (Baca Juga: Soal Banjir Bandang di KBB, Wagub Uu: Jangan Saling Menyalahkan).
Status tanggap darurat akan berlaku hingga satu pekan ke depan menyusul prediksi cuaca ekstrem yang masih akan terjadi lima hingga tujuh hari ke depan.
"Dengan adanya status tanggap darurat, maka kita akan memberikan bantuan mungkin sekitar Rp5 atau Rp6 miliar kepada daerah-daerah tersebut untuk recovery dan pertolongan tanggap darurat," sebutnya seusai Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor DP3AKB Jabar, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Jumat (3/1/2020).
Gubernur yang akrab disapa Emil itu melanjutkan, secara teknis, pihaknya akan menyerahkan seluruh kewenangan penanganan pascabanjir kepada para kepala daerah yang terdampak banjir.
Namun, jika penanganan dirasa kurang maksimal, Pemprov Jabar akan turun tangan. Jika tetap tidak bisa terselesaikan, kata Emil, maka pemerintah pusat yang akan memegang kendali.
"Jadi bedanya (penanganan banjir di) DKI (Jakarta) dengan Jawa Barat, kalau di DKI itu gubernur bisa langsung ke teknis, kalau di Jawa Barat teknis itu adanya di bupati dan wali kota. Jadi saya itu tidak bisa semata-mata langsung begitu saja tanpa kulonawun dulu," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Emil juga menekankan bahwa bencana banjir yang terjadi di Jabar, DKI Jakarta, dan Banten merupakan bagian dari musibah yang terjadi di seluruh Indonesia akibat cuaca ekstrem yakni curah hujan mencapai titik tertinggi sejak 2007 lalu.
"Data BNPB dan BMKG, ini tuh 12 tahun ini (curah hujan) paling tinggi. Disebut hujan yang besar itu kan sekitar 100 mm, ini di Halim itu 377 mm. Jadi memang pertahanan sistem yang normal ini mengalami banyak kendala," katanya.
Oleh karenanya, Emil juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap bencana alam mengingat curah hujan diprediksi masih tinggi. Pihaknya pun mengoptimalkan aplikasi Sapa Warga untuk menginformasikan segala pesan dari BMKG hingga imbauan BNPB kepada para RW di Jabar.
"Saya kira dukungan kita maksimal. Kita juga berharap, karena sudah lintas provinsi, ya harus ada rapat koordinasi oleh pemerintah pusat terkait menaikkan sistem pertahanan ke level ekstrem yang tercatat di tahun 2020 ini," tandasnya.
(zik)
Explore More