Teken KUA-PPAS APBD Perubahan 2018, Emil Lanjutkan Program Aher

BANDUNG - Pemprov Jawa Barat bersama DPRD Jabar menandatangani nota kesepakatan bersama terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Jabar Tahun Anggaran (TA) 2018.

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari di Ruang Bamus DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (17/9/2018) malam.

Ridwan Kamil mengatakan, program yang akan dijalankan melalui APBD Perubahan 2018 ini akan fokus pada program yang sudah dirancang oleh Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher).

"Dari kami minimalis, tidak terlalu banyak yang dilakukan karena ini program yang sudah dirancang sebelum saya. Kami menghormati itu, jadi lebih banyak melanjutkan," ungkap Gubernur yang akrab disapa Emil itu, Selasa (18/9/2018).

Emil menjelaskan, hal itu dikarenakan sisa waktu yang terbilang pendek hingga akhir Desember 2018, sehingga tidak memungkinkan memulai program baru menggunakan APBD Perubahan 2018. Meski begitu, kata Emil, akan ada sedikit alokasi anggaran untuk program yang telah dia rancang, yakni di bidang pariwisata.

"Untuk penggunaan APBD-P 2018 di program saya tidak terlalu banyak ya, paling ada di bidang pariwisata sedikit saja karena kami paham waktunya kan pendek," jelasnya.

Emil menegaskan, seluruh program yang telah dicanangkannya bersama Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum seluruhnya akan didanai APBD Murni, Januari 2019. "Jadi untuk APBD Perubahan 2018 kami menyerahkan sepenuhnya ke dewan untuk eksekusi, tapi kebanyakan memang fokus pada pembelian aset dan pembayaran kewajiban. Kalau lelang infrastruktur saya kira sudah dilakukan di APBD murni 2018," katanya.

Emil juga mengatakan, APBD Perubahan 2018 akan digunakan untuk pemenuhan pendanaan pendidikan menengah universal dan pemberian beasiswa kepada siswa miskin berprestasi. Selain itu, akan dialokasikan untuk pengadaan lahan rencana pembangunan Bandara Cikembar Sukabumi, pembayaran PBB BIJB Kertajati ke Pemkab Majalengka, pembebasan lahan untuk Universitas Islam Negeri Indramayu, pemenuhan pendanaan untuk balai-balai dan UPTD baru serta penyertaan modal kepada Bank BJB.

KUA-PPAS APBD Perubahan Jabar TA 2018 juga tetap memberikan dukungan anggaran untuk pemenuhan fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja dan fungsi kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja dikurangi gaji pegawai.

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari meminta para ketua komisi untuk segera menindaklanjuti hasil penandatanganan KUA-PPAS APBD Perubahan Jabar TA 2018 tersebut. "Kami mohon kerja keras teman-teman di komisi karena watunya singkat hanya 3 hari," pinta Ineu.

Penyampaian APBD Perubahan 2018 Jabar, kata Ineu, tetap akan digelar sesuai rencana, yaitu pada Rabu 26 September 2018 pekan depan melalui rapat paripurna DPRD. "Insya Allah penyampaian APBD-P nya akan dilaksanakan tetap sesuai jadwal pada hari Rabu lewat paripurna," tandas Ineu.