Komisi IV DPR Sambut Baik Pembatalan Wacana Ekspor Benih Lobster

Jum'at, 27 Desember 2019 - 00:16 WIB
Komisi IV DPR Sambut Baik Pembatalan Wacana Ekspor Benih Lobster
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi. Foto/SINDOnews/Dok
A A A
BANDUNG - Komisi IV DPR menyambut baik langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membatalkan wacana ekspor baby (benih) lobster. Diharapkan, kebijakan tersebut juga disertai pembenahan di berbagai sektor kelautan.

"Saya cukup bahagia wacana ekspor baby lobster dihentikan. Ini menunjukkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan paham apa yang menjadi kebutuhan kelautan di Indonesia ke depan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (26/12/2019).

Diketahui, sejak awal wacana ekspor baby lobster bergulir, Dedi tegas menolaknya. Dia menilai, ekspor baby lobster akan sangat merugikan karena negara lain bisa mendapat untung besar dengan melakukan budi daya lobster. Salah satu yang diuntungkan adalah Vietnam yang selama ini mengandalkan baby lobster dari Indonesia.

Jika keran ekspor tersebut dibuka, kata Dedi, maka lobster yang telah dibudidayakan akan kembali diimpor oleh Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal saat ekspor.

Dedi juga berharap, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keungan (PPATK) mengusut tuntas dugaan aliran dana Rp900 miliar hingga Rp 1 triliun lebih terkait ekspor ilegal benih lobster.

"Itu harus diusut karena kalau tidak diusut, tindakan ilegal pasti akan terus berjalan. Harus diusut biar ada efek jera," tegas Dedi lagi.

Lebih jauh Dedi mengatakan, pihaknya juga mendorong pemerintah dalam hal ini KKP fokus dalam upaya peningkatan teknologi kelautan untuk menjaga kedaulatan laut di Indonesia.

Politisi Partai Golkar ini meminta KKP semakin tegas dalam menangani para pencuri ikan. Selain itu, para pelaku pencemaran laut, termasuk perusak terumbu karang dan pasir pantai.

"Tindakan tegas ini perlu untuk memberikan efek jera. Ini yang harus menjadi fokus," ujarnya.

Tidak hanya itu, Dedi juga menyarankan pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kurikulum pendidikan khusus sekolah yang berdekatan dengan laut.

Menurut Dedi, bukan hanya standar sekolah yang ditingkatkan, tetapi pembiayaan dan teknologinya, termasuk tenaga pengajarnya harus disesuikan.

"Bukan sekadar sekolah kelautan, tapi pendidikan Indonesia yang anak-anak di pinggir pantai belajar mengenai kelautan. Satu saja fokusnya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membatalkan wacana ekspor setelah mengunjungi kawasan pembudidayaan lobster di Telong Elong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/12/2019).
(awd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.9546 seconds (0.1#10.140)