Bawaslu Jabar Ajak Mahasiswa Netralisasi Politik Transaksional

BANDUNG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat menggandeng kalangan kampus dan mahasiswa untuk menetralisasi politik transaksional dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Diketahui, 2020 mendatang, sebanyak delapan daerah di Jabar akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Bawaslu Jabar berharap, ajang pesta demokrasi lima tahunan itu terbebas dari politik transaksional.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan mengatakan, pihaknya sengaja menggandeng kalangan perguruan tinggi dan mahasiswa untuk meminta masukan soal desain dan sistem pelaksanaan pemilu dengan merujuk kepada hasil evaluasi pemilulalu.

"Ini menjadi cara Bawaslu untuk mendapatkan input dari masyarakat, terutama kalangan civitas dan akademika. Mereka punya konsep dan gagasan positif soal desain kepemiluan," ujar Abdullah di sela Seminar Kewenangan Bawaslu, Electoral Fraud, dan Keadilan Pemilu di di Kampus Pasca Sarjana FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), Jalan Bukit Dago Utara, Kota Bandung, Rabu (18/12/2019).

Melalui seminar bertajuk "Evaluasi Pemilu dan Proyeksi Pilkada 2020" itu, Abdullah menekankan, perguruan tinggi dan mahasiswa sebagai kalangan berpendidikan tinggi memiliki peran untuk memberikan literasi politik kepada masyarakat, khusunya terkait politik transaksional.

Peran kampus dan mahasiswa tersebut menurutnya sangat penting. Pasalnya, budaya politik transisional di Indonesia, termasuk di Jabar sudah mendarah daging. Bukan hanya di kalangan masyarakat, politik transisional juga sudah membudaya di kalangan elit politik.

"Kalangan kampus dan mahasiswa bisa menjadi penyeimbang, khususnya bagi publik yang masih permisif soal politik uang karena mereka punya spirit literasi yang kuat untuk menetralisir kejahatan politik transaksional," tegas Abdullah seraya mengatakan, seminar serupa juga digelar di kampus lain di delapan kabupaten/kota di Jabar yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020.

Abdullah menambahkan, pelibatan kampus dan mahasiswa juga menjadi cara Bawaslu Jabar untuk memperkuat pengawasan partisipatif, seperti halnya Sekolah Kader yang terus digelar Bawaslu Jabar yang bertujuan untuk memberikan pendidikan keilmuan tentang cara mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mendatang.

"Bawaslu Jabar berpandangan bahwa pengawasan pemilu itu tidak bisa dilakukan lewat fungsi kelembagaan Bawaslu saja, sehingga harus bersinergi dengan banyak pihak, agar pengawasan makin luas," katanya.