SDM Lemah, Dana Desa di Karawang Sering Telat Cair

KARAWANG - Pemerintahan desa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat belum bisa memanfaatkan secara maksimal anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Hal ini karena lemahnya tenaga sumber daya manusia (SDM) aparatur desa untuk mendapatkan sekaligus mengelola dana desa demi keperluan pembangunan di desa setempat.

"Seharusnya anggaran dana desa itu bisa diserap seluruhnya, namun karena kekurangan administrasi sehingga anggaran yang seharusnya bisa dicairkan jadi tertunda. Kesalahan utama yaitu lemah dalam mengelola administrasi padahal itu persyaratan utama dalam mencairkan dana desa. Lemahnya SDM di pemerintahan desa ini menjadi penyebab banyaknya desa yang tertunda mendapatkan kucuran dana desa," jelas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Karawang Hadis Herdiana, Kamis (13/9/2018).

Menurut Hadis, tahun 2018 ini Kabupaten Karawang mendapat anggaran dana desa sebesar Rp283 miliar yang disalurkan ke 297 desa. Setiap desa mendapat anggaran dana desa antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Namun, dari jatah tersebut dana desa baru bisa dicairkan Rp167,4 miliar atau 56,9 persen. Anggaran yang masih tersisa sebesar Rp72 miliar.

"Sisa anggaran ini tertunda pencairannya karena persyaratan administrasi di desa belum lengkap sehingga harus diperbaiki lagi," katanya.

Hadis mengatakan, kebanyakan pemerintahan desa mengabaikan pengelolaan administrasi seperti bukti laporan kegiatan atau SPJ dari dana desa yang sebelumnya diterima. Selain itu, bukti administrasi berupa APBDes juga sering terlambat sehingga harus dibuat secara tiba-tiba.

"Hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi karena bisa membuat keterlambatan pencairan dana desa. Kita sudah sering sampaikan hal ini namun tetap saja terjadi seperti itu."