alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Ini Landasan Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Tamansari

Agus Warsudi
Ini Landasan Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Tamansari
Petugas Satpol PP Kota Bandung saat mengeluarkan barang-barang milik warga yang bermukim di RW 11, Kelurahan Tamansari. Foto/SINDOnews/Agus Warsudi

BANDUNG - Pemkot Bandung memiliki sejumlah alasan melakukan penertiban terhadap bangunan liar di Jalan Kebon Kembang RW 11, Kelurahan Tamansari, Kecamatan bandung Wetan, Kota Bandung pada Kamis 12 Desember 2019.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Dadang Darmawan mengatakan, sesuai dengan amanat Uu Nomor 1 tahun 2011 tentang Kawasan Permukiman bahwa pemetintah diwajibkan untuk mengadakan hunian layak bagi masyarakat.

Atas amanat undang-undang tersebut, kata Dadang, Pemkot Bandung dalam hal ini DPKP3 Kota Bandung menyelenggarakan program rumah deret. Tujuannya, mengadakan hunian layak bagi warga sekaligus penataan kawasan kumuh. (BACA JUGA: Sesalkan Ekses Negatif Tamansari, Emil: Rumah Deret untuk Atasi Kekumuhan)



"Lahan tersebut adalah milik Pemkot Bandung dengan dasar surat segel jual beli 1930," kata Dadang dalam jumpa pers bersama Kasatpol PP Kota Bandung Rusdian Setiadi, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dan Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema di Mapolrestabes Bandung, Jalan Merdeka, Jumat (13/12/2019) malam.

Pada 2007, ujar Dadang, Pemkot Bandung melakukan pengecekan ke lokasi. Ternyata, lahan tersebut telah dikuasai oleh orang lain dalam hal ini warga sebanyak 198 kepala keluarga (KK). Di lahan itu juga berdiri 98 bangunan besar dan kecil.

"Oleh karena itu, pada 2017, kami (Pemkot Bandung) melakukan pendekatan dan sosialisasi. Dalam perjalanannya, hanya 176 KK yang mengerti dan menerima program pembangunan rumah deret. Sedangkan sisanya 15 KK menolak. Bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan," ujar Dadang.

Setelah dua tahun berlalu, tutur Kepala DPKP3, program pembangunan rumah deret tidak bisa berhenti karena 176 KK yang sebagian telah bersedia pindah ke Rusunawa Rancacili dan sebagian lagi menyewa rumah di sekitar Tamansari, menunggu kejelasan.

"Karena program ini kami rasa mendesak dan masih terdapat 17 bangunan di sana dengan jumlah 15 KK, maka kami meminta kepada jajaran Satpol PP untuk segera menertibkan aset milik pemkot tersebut," tutur dia.

"Saya kira itu yang menjadi dasar kenapa kami perlu melakukan upaya lebih (penertiban). Kami dengan sangat terpaksa ada upaya paksa demi mengamankan aset Pemerintah Kota Bandung," tandas Dadang.

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan, kegiatan penertiban pada Kamis 12 Desember 2019 yang berujung ricuh itu, memang tidak serta merta dilakukan begitu saja.

Tetapi, kata Rusdian, telah melalui tahapan lama sejak 2017. Satpol PP Kota Bandung menerima laporan dari DPKP3 Kota Bandung bahwa kawasan tersebut sah milik Pemkot Bandung.

"Oleh karena itu berdasarkan Permendagri salah satunya adalah mengamankan gedung dan aset, satu di antaranya yang ada di Tamansari itu," kata Rasdian di tempat sama.

Penertiban bangunan liar di Tamanasari, ujar Rusdian, karena harus segera dibangun rumah deret. Namun penertiban pun tak langsung dilakukan, melainkan melalui tahapan musyawarah yang berlangsung cukup lama dan upaya hukum juga sudah dilakukan. "Kami berikan surat peringatan juga. Itu setelah surat peringatan ketiga. Berarti kami tinggal melaksanakan penertiban," ujar dia.

Mengingat potensi konflik, tutur Rasdian, maka Satpol-PP Kota Bandung meminta bantuan pengamanan dari Polrestabes Bandung. Dari permintaan itu pihaknya menggelar rapat teknis terkait mekanisme pelaksanaan dan penertiban aset milik Pemkot Bandung.

"Dari rapat tersebut kami tentukan untuk melaksanakan penertiban pada Kamis 12 Desember 2019. Titik kumpul di Kantor PDAM Kota Bandung, Jalan Badak Singa," tutur Rasdian.

Setelah melaksanakan apel, ungkap Kasatpol PP, petugas Satpol PP Kota Bandung berada di depan dengan standar operasional prosedur (SOP) melaksanakan negosiasi terakhir kepada warga yang menolak.

Kemudian hampir tiga puluh menit lebih, negosiasi deadlock. Maka petugas Satpol PP melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan barang-barang milik warga. Namun ada juga sebagian warga mengeluarkan sendiri barang-barang mereka dibantu petugas DPKP3 yang menyiapkan kendaraan.

"Kami sudah siapkan hunian di Rancacili, termasuk gudang untuk menyimpan barang. Setelah itu, pengosongan berjalan lancar. Selanjutnya, kami melaksanakan pembongkaran dengan backhoe dan berjalan aman sampai selesai Zuhur," ungkap Kasatpol PP.

Namun bakda Zuhur, kata Rasdian, ada massa menggunakan penutup wajah, mereka masuk ke lokasi pembongkaran. Petugas telah berusaha menghalau massa yang entah dari mana tersebut. (BACA JUGA: Polisi Diserang Massa saat Bantu Pengamanan Penertiban Tamansari)

"Namun mereka (massa anarkistis) melakukan pelemparan batu kepada petugas. Karena kemampuan kami terbatas, kami mundur sekitar pukul 14.00 WIB. Akibat lemparan batu yang cukup masif, tujuh personel (Satpol PP) terluka. Ada yang kepalanya terluka dan tangannya patah," kata Rasdian. (BACA JUGA: Tertibkan Lahan Tamansari, 8 Petugas Terluka Terkena Lemparan Batu)

"Melihat kondisi tak kondusif itu, kami laporkan ke pak Kapolres (Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema) karena sudah anarkistis. Karena ada lemparan batu dari berbagai arah, segala sesuatunya untuk pekerjaan (penertiban) berhenti dulu," tandas dia.



(awd)