alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Beredar Rekomendasi TP4D soal Proyek Pababangbon-Cibarengkok yang Terbengkalai

SM Said
Beredar Rekomendasi TP4D soal Proyek Pababangbon-Cibarengkok yang Terbengkalai
Beredar rekomendasi Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) terkait proyek Jalan Bantuan Provinsi Barengkok-Pabangbon di Kecamatan Leuwiliang senilai Rp14,8 miliar. Foto Ist

BOGOR - Beredar berita acara rekomendasi Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) terkait  proyek bantuan provinsi Jalan Barengkok-Pabangbon di Kecamatan Leuwiliang senilai Rp14,8 miliar.  Dalam rekomendasi tersebut diantaranya disebutkan jika kontraktor 'dari awal tidak jujur dan tidak ada niat untuk menyelesaikan pekerjaan ......,. Untuk kepentingan umum lebih baik putus kontrak, Apabila bicara hukum dibolehkan PPK melakukan pemutusan sepihak'.

Namun belum ada konfirmasi terkait beredarnya surat rekomendasi tersebut. Kepala Dinas PUPR Soebiantoro ketika dihubungi tak menjawab panggilan telepon yang dilayangkan SINDOnews terkait rekomendasi tersebut. (Baca: 2 Proyek Terbengkalai di Kabupaten Bogor, Kejagung Sebut PPK Harus Bertanggung Jawab)

Beredarnya rekomendasi TP4D tersebut berbarengan dengan pemanggilan DPRD Kabupaten Bogor terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor dan kontraktor PT Bumi Siak Makmur, pada Jumat (13/12/2019).



Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara yang dihubungi SINDOnews membenarkan adanya pemanggilan Dinas PUPR dan kontraktor PT Bumi Siak Makmur oleh Komisi III DPRD Kabupaten Bogor hari ini. "Ya pemanggilannya dari siang tadi.  Tapi tidak semua pihak terkait datang, makanya rapat akan dilanjutkan Senin mendatang," kata Sastra Winara.

Menurut Sastra Winara, dari keterangan kontraktor dan peninjauan lapangan pekerjaan proyek masih dilakukan. Namun Dinas PUPR telah memutuskan untuk putus kontrak.

"Ya kita hanya memediasi karena disisi lain, masyarakat memang membutuhkan jalan yang bagus untuk ke Pabangbon karena itu tempat wisata.  Jadi kalau tidak melanggar ketentuan aturan hukum yuk mangga diselesaikan. Maka kita akan bermediasi lagi Senin mendatang," tandasnya.



(sms)