alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Ini Kata Bupati Majalengka tentang Wacana Penghapusan UN

Inin Nastain
Ini Kata Bupati Majalengka tentang Wacana Penghapusan UN
Bupati Majalengka Karna Sobahi. Foto/SINDOnews/Inin Nastain

MAJALENGKA - Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapus ujian nasional (UN) mengundang pendapat pro-kontra dari berbagai kalangan.

Sebagian kalangan menilai UN sebagai standardisasi hasil pendidikan nasional, masih dibutuhkan. Namun sebagian lagi UN bukan satu-satu cara untuk mengukur keberhasilan bidang pendidikan.

Terkait rencana Nadiem, Bupati Majalengka Karna Sobahi mengaku belum mengetahui secara pasti latar belakang munculnya gagasan itu.



"Saya belum membaca secara lengkap latar belakang, filosopinya, kemudian alasan-alasan strategisnya kaya apa, mengapa UN dihapus. Kemudian nanti pengganti UN sebagai alat evaluasi yang sentral itu apa. Kami belum baca tuh. Wacananya sudah lama kan," kata Karna, Kamis (12/12/2019).

Karna mengemukakan, pelaksanaan UN awalnya bukan menjadi persyaratan kelulusan seorang siswa. Namun, dalam perjalanannya, banyak kalangan yang menginginkan UN dihapus.

"Jadi intinya kan UN ini dibuat untuk membuat standardisasi nasional, walaupun UN tidak menentukan lulus-tidaknya seseorang. Sebagai alat ukur nasional. Awalnya kan begitu. Kemudian menjadi kriteria kelulusan. Nah sekarang digugat lagi, banyak menggugat tentang UN ini tidak perlu diadakan," ujar Bupati.

"Kalau secara umum, evaluasi itu wajib dalam belajar. Hanya kita kan terlalu mensakralkan di akhir studi," tutur Karna.

Bagi Karna, keberadaan UN sesuai dengan tujuan awal, masih dibutuhkan pelaksanaannya. Hal itu guna mengetahui input dan output proses belajar secara menyeluruh.

"Ketika UN dijadikan alat standardisasi nasional, tidak mengikat, dan menentukan lulus tidaknya seseorang, menurut saya untuk memperoleh input kolektif, itu masih diperlukan. Tapi kalau kebijakan Menteri sekarang UN dihilangkan, nanti pengganti evaluasinya apa, saya kan belum tau," ungkap mantan Kadisdik Kabupaten Majalengka itu.

Sebagai kepala daerah, kata Karna, dirinya akan mengikuti setiap kebijakan pemerintah pusat, tidak terkecuali jika nanti UN benar-benar dihapus. "Ya kalau sudah menjadi kebijakan, wajiblah kita mendukung pemerintah. Hanya tetap sebagai ahli pendidikan boleh juga mengkritisi kan," kata dia.

"Asal ada penggantinya. Jangan sampai anak itu tidak ada motivasi. Ah sekarang mah nggak ada UN lah, belajar yang penting mah SD enam taun, SMP tiga taun, SMA tiga taun. Jangan sampai begitu. Malah nanti lembek outputnya," ujar Karna.



(awd)