alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Proyek 2019 di Kabupaten Bogor Bermasalah dan Terbengkalai, Mahasiswa Turun ke Jalan

SM Said
Proyek 2019 di Kabupaten Bogor Bermasalah dan Terbengkalai, Mahasiswa Turun ke Jalan
Puluhan mahasiswa Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Bogor dan FMB turun ke jalan terkait banyaknya proyek infrastruktur tahun 2019 di Kabupaten Bogor yang diduga bermasalah. Foto Ist

BOGOR - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Bogor dan Forum Mahasiswa Bogor (FMB) turun ke jalan terkait banyaknya proyek infrastruktur tahun 2019 di Kabupaten Bogor yang diduga bermasalah. Mereka berdemo di depan Kompleks Gedung Tegar Beriman dengan kawalan aparat Polres Bogor, Kamis siang (12/12/2019).

Ketua Forum Mahasiswa Bogor Erik Setiawan mengatakan, aksi yang dilakukan mahasiswa kali ini selain terkait banyaknya proyek infrastruktur di tahun 2019 yang bermasalah juga dalam momentum memperingati Hari Anti Korupsi dan Hari HAM Internasional. "Intinya kita memberikan warning dan menyatakan perang terhadap korupsi serta menolak lupa atas pelanggaran HAM yang sampai saat ini masih belum bisa dituntaskan secara optimal disamping penyelesaian permasalahan Proyek 2019 di Kabupaten Bogor," kata Erik saat berorasi.

Menurut dia, dalam momentum memperingati Hari Anti Korupsi dan Hari HAM Internasional ini, korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang menyebabkan banyaknya kesengsaraan dan ketimpangan sosial, ekonomi, kesehatan dan aspek penting lainya dalam masyarakat. Berdasarkan data yang dimuat Tranparency Internasional merilis Indonesia pada tahun 2018 berada di peringkat 89 dengan nilai 38 atau naik satu angka dari tahun sebelumnya.



"Di Kabupaten Bogor banyak yang terindikasi melakukan kejahatan korupsi sehingga menimbulkan banyaknya kerugian yang salah satunya persoalan BUMD PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE)  yang terancam bangkrut hingga merugi Rp80 miliar dan banyaknya proyek di tahun 2019 yang bermasalah beberapa diantaranya terbengkalainya proyek jalan Barengkok-Pabangbon Kecamatan Leuwiliang senilai Rp14,8 miliar dan peningkatan jalan Cicangkol-Maloko di Kecamatan Rumpun senilai Rp3,6 miliar juga menuai polemik," papar Erik.

Sedangkan dari sektor kesehatan akhir-akhir ini, kata Erik, perbincangan tentang jaminan sosial terutama BPJS Kesehatan semakin menyita perhatian setelah pemerintah menaikkan iuran sebesar 100% lewat Pepres No75 Tahun 2019. Perdebatan yang lain mengemuka lebih pada persoalan teknis, defisit, carut-marut pelayanan dan besaran kenaikan iuran.

Parahnya, pemerintah, BPJS Kesehatan dan para pendukungnya menyatakan bahwa penyebab defisit dan masalah BPJS Kesehatan berasal masih kecilnya iuran dan rakyat. Maka, mereka sepakat kenaikan iuran adalah solusi. Padahal itu semua merupakan akibat dari sistem jaminan kesehatan yang dianut oleh Indonesia, yaitu jaminan kesehatan dengan prinsip asuransi sosial (UU No. 40 Tahun 2004 pasal 19).

"Melihat kondisi carut-marutnya berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat kami Ekekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Bogor dan Forum Mahasiswa Bogor menuntut dan meminta penyelesaikan permasalahan Proyek 2019 di Kabupaten Bogor, proses hukum persoalan PT PPE, Evaluasi BUMD Kabupaten Bogor dan menolak kenaikan Iuran BPJS serta mencabut Pepres No75 Tahun 2019," tandasnya.



(sms)