alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pemprov Jabar Buka Lelang Pengadaan Barang dan Jasa 2020 Lebih Awal

Agung Bakti Sarasa
Pemprov Jabar Buka Lelang Pengadaan Barang dan Jasa 2020 Lebih Awal
Gedung Sate. Foto/Dok SINDOnews

BANDUNG - Pemprov Jawa Barat membuka lelang pengadaan barang tahun anggaran 2020 lebih awal. Langkah tersebut menyusul adanya Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar terkait percepatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Jabar.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Jabar Ika Mardiah mengatakan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah mengeluarkan SE Percepatan Pengadaan Lelang/Tender Barang dan Jasa 2020.

"Beliau inginnya Oktober 2019 sudah mulai, tapi memang tergantung organisasi perangkat daerah (OPD)-nya. Sekda (Sekretaris Daerah) juga setelah itu mendorong agar OPD melakukan percepatan pengadaan," ujar Ika di Bandung, Kamis (12/12/2019).



Ika melanjutkan, mengacu pada SE tersebut, pihaknya sudah menyusun jadwal tender per paket yang bisa digelar lebih awal pada November 2019 lalu. Bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kata Ika, Biro PBJ menyiapkan paket-paket lelang di atas Rp10 miliar dan di bawah Rp10 miliar.

"Ada 60 paket yang masuk daftar, tapi baru beberapa yang siap tender awal, yang sudah menyerahkan dokumen baru 29 paket," sebut Ika.

Dalam sepekan terakhir, Biro PBJ telah menampilkan paket pengadaan barang dan jasa yang ditenderkan lebih awal itu, yakni konstruksi Masjid Raya Al Jabbar tahap III senilai Rp348,9 miliar, paket manajemen konstruksi Masjid Raya sebesar Rp3,8 miliar, dan manajemen konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jampang Kulon senilai Rp2 miliar.

"Beberapa paket di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang juga akan dilakukan percepatan, seperti paket perbaikan Jalan Diponegoro. 60 paket ini terus kami dorong, tapi karena ini lelang fisik atau bangunan, maka perlu dokumen perencanaan seperti DED (detail engineering design)," jelasnya.

Ika menambahkan, Gubernur Jabar meminta setiap OPD di lingkungan Pemprov Jabar setidaknya bisa melelang minimal satu paket pengadaan barang dan jasa, meskipun angkanya di bawah Rp1 miliar. "Gubernur minta ada perwakilan dari setiap dinas satu paket, tapi yang lebih siap itu Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang," katanya.



(zik)