alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kejari Karawang Tangani Dugaan Korupsi Rp13,5 Miliar di Pemkab Karawang

Nilakusuma
Kejari Karawang Tangani Dugaan Korupsi Rp13,5 Miliar di Pemkab Karawang
Kajari Karawang Rohayati bersama jajaran mendatangi kantor Pemkab Karawang untuk memberikan bunga dan pemasangan stiker anti korupsi dalam rangka Hari Antikorupsi Se-Dunia. Foto/SINDOnews/Nilakusuma

KARAWANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang tengah menangani kasus dugaan korupsi di dua dinas Pemkab Karawang senilai Rp13,5 miliar.

Namun, penyidik Kejaksaan mengaku belum dapat mengumumkan tersangka bertepatan dengan Hari Antikorupsi Se-Dunia pada hari ini, Senin (9/12/2019), karena terkendala masalah administratif, yakni Kejari belum menerima hasil audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar. Namun kasus yang menghebohkan di Kabupaten karawang ini dipastikan tuntas pada akhir tahun ini.

"Pada 2019 ini kami menangani dua kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian. Untuk Dinas Pendidikan seharusnya kami sudah bisa mengumumkan tersangka, namun karena hasil audit BPKP Jabar belum diterima jadi kami menunda mengumumkan nama tersangkanya. Secepatnya akan kami umumkan hasil pemeriksaan jika semua sudah lengkap," kata Kepala Kejari Karawang Rohayati, Senin (9/12/2019).



Rohayati mengemukakan, dua perkara yang tengah ditangani penyidik Kejari Karawang, yaitu mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMKN Karawang tahun anggaran 2018 senilai Rp4 miliar dan dugaan korupsi DAK 2018 di Dinas Pertanian senilai Rp9,5 miliar.

Untuk SMKN Karawang, penyidik kejaksaan sudah mengantongi nama tersangka, namun menunggu hasil audit BPKP. Sedangkan Dinas Pertanian masih dalam tahapan awal penyelidikan. "Hasil audit BPKP sangat penting mengetahui berapa kerugian negara," ujar dia.

Kasus korupsi DAK di SMKN Karawang, tutur Kejari Karawang, diperiksa penyidik kejaksaan karena diduga kuat ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut.

Hal sama juga diduga terjadi di lingkungan Dinas Pertanian ada penyalahgunaan anggaran. "Dari dua kasus itu, kami sudah memeriksa sebanyak 170 saksi, terdiri atas 60 untuk kasus SMKN dan 110 Dinas Pertanian," pungkas Rohayati.



(awd)