alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Ini 24 Raperda di DPRD Purwakarta yang Harus Tuntas Tahun Depan

Asep Supiandi
Ini 24 Raperda di DPRD Purwakarta yang Harus Tuntas Tahun Depan
Foto/SINDONews/Dok/Ilustrasi

PURWAKARTA - Bupati dan DPRD Kabupaten Purwakarta menyepakati program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2020. Terdapat 24 peraturan daerah (perda) yang harus dibuat dan diselesaikan para wakil rakyat dalam setahun.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Purwakarta Komarudin mengatakan, dalam pembuatan perda pada tahun depan, DPRD lebih berpijak pada aspek filosofis dan sosiologis dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis.

“Hal ini untuk menghindarkan terciptanya produk-produk hukum kering dan berjarak sosial tinggi karena hanya didasari pendekatan yuridis formal. Pada sisi lain membiasakan tumbuhnya formulasi kebijakan bottom up yang lahir dari pengamatan dan atas kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, substansi raperda yang lebih berbicara soal struktur dan mekanisme birokrasi maka dilepas untuk menjadi urusan eksekutif,” kata Komarudin, Minggu (8/12/2019).



Untuk 24 produk hukum di tahun depan, dia mengemukakan, delapan di antaranya adalah dari prakarsa DPRD. Sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 171.1/Kep 26 DPRD/2019, kedelapan raperda itu antara lain, Raperda tentang Penanaman Modal; Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan Perubahan atas Perda Nomor 17/2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Kemudian, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 19/2011 tentang Pajak Parkir; Pondok Pesantren; dan Perubahan atas Perda Nomor 5/2013 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Kerja Lokal.

"Raperda tentang desa, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 12/2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir," ujar dia.

Sementara 16 raperda yang menjadi keputusan Bupati Nomor 188.342/4009/Hukum, antara lain, Raperda tentang Pertanggugjawaban pelaksanaan APBD 2019; Perubahan APBD Kabupaten Purwakarta tahun 2020; APBD 2021; Pencabutan Perda Nomor 17/2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya, Raperda tentang Kota Layak Anak; Penanggulangan HIV-AIDS dan Tuberkolosis; dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Selain itu, tutur Komarudin, Raperda tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pertamaman dan Pemakaman; Penyelenggaraan Kearsipan; dan Perubahan atas Perda Nomor 9/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman kumuh; Rencana Induk Sistem Pengendalian Air Minum; Perubahan atas Perda Nomor 11/2012 tentang RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011–2021; RDTR di beberapa wilayah Kabupaten Purwakarta, dan terakhir Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1/2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023.



(awd)