Birokrasi Layanan Publik Rumit, Warga Cicendo Mengadu ke Wakil Rakyat

BANDUNG - Warga Kelurahan Cicendo, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, mengeluhkan rumitnya birokrasi terkait pelayanan masyarakat, mulai administrasi kependudukan hingga pembuatan sertifikat tanah.

Berbagai keluhan tersebut mengemuka dalam kegiatan reses anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Siti Muntamah di Majelis Taklim Al Ukhwah, Graha Harmoni Sukaraja, Kelurahan Cicendo, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Kamis 5 Desember 2019.

Seperti yang disampaikan Hikmah, warga RT 03 RW 07 yang mengeluhkan sulitnya pembuatan akta kelahiran keponakannya yang dititipkan kepadanya sejak kecil. Sambil menahan air mata, Hikmah menuturkan bahwa dirinya sudah mendatangi dinas-dinas terkait, namun tak kunjung berhasil.

"Saya dititipkan ponakan sejak kecil, dia belum punya akta kelahiran sejak lahir. Sekarang saat saya mau mengurus akta kelahiran sulit sekali. Sudah ke dinas, kesana kemari, kemana saya harus membuat akta itu sebenarnya?" ungkap Hikmah.

Keluhan lain yang mengemuka, yakni terkait sulitnya membuat sertifikat tanah. Salah seorang warga mengaku, sejak 2006, dirinya sudah berupaya membuat seritifikat tanah pascamemenangkan gugatan. Namun, hingga kini, akta tanah yang ditunggu-tunggu itu tak kunjung selesai.

"Saya menang sengketa tanah Bu, nah sekarang mau diurus sertifikasi untuk tanahnya, tetapi sulit sekali Bu. Ada yang aspal (asli palsu), tapi harganya mahal, tolonglah bu ini saya harus kemana," ungkapnya.

Selain persoalan adminitrasi, warga lainnya juga menyampaikan keluhan lain, mulai kenaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinilai terlalu mahal, minimnya sosialisasi penerimaan peserta didik baru (PPDB), hingga biaya sekolah yang mahal.

Menanggapi berbagai keluhan warga itu, Siti Muntamah mengatakan bahwa Kota Bandung kini sudah memiliki program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA). Melalui GISA, warga bisa mendapatkan pelayanan terkait persoalan administrasi secara cuma-cuma alias gratis.

"GISA ini nantinya untuk mapping, untuk bisa mendapatkan akta kelahiran maupun bentuk administrasi lainnya secara gratis," katanya.

Terkait mahalnya iuran BPJS Kesehatan, istri Wali Kota Bandung Oded M Danial itu menyatakan, akan terus mendorong pemerintah untuk menangani persoalan tersebut, terutama bagi masyarakat tidak mampu yang notabene harus ditanggung pemerintah.

"Kalau untuk iuran bulanan, sudah ada peraturan daerah untuk menggratiskan iuran bulanan SMA/SMK Negeri dan sederajat mulai 2020," terangnya.

Lebih jauh, perempuan yang akrab disapa Ummi Siti itu mengatakan, pihaknya sengaja menyertakan jajaran pemerintah Kelurahan dan Kecamatan Cicendo, termasuk Anggota DPRD Kota Bandung, agar seluruh aspirasi masyarakat bisa segera diatasi.

Dalam kesempatan itu, Ummi Siti juga mengingatkan warga untuk menjadikan keluarga sebagai garda terdepan pembentukan karakter bangsa. Terlebih, kata Ummi Siti, indeks pemuda di Jabar kini berada di posisi terbawah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

"(Pembangunan karakter) harus menjadi perhatian khusus bagi orang tua untuk senantiasa memberikan tauladan kepada anak-anaknya," katanya.

Sementara itu, Camat Cicendo, Bira Gumbira berjanji akan mengatasi keluhan warganya, seperti pembuatan akta kelahiran sepanjang identitasnya lengkap dan seluruh persyaratan terpenuhi.

"Tanggal 10-14 Desember 2019, akan ada mapping pembuatan akte kelahiran gratis. Jadi, silahkan saja bagi yang ingin membuat akta bisa langsung datang," katanya.

Terkait dengan permasalahan sulitnya pembuatan sertifikat tanah, dia meminta warga untuk mendatangi langsung Kantor Kecamatan, agar kendala yang dihadapi bisa diselesaikan. "Biar kita bisa mengetahui administrasi apa yang belum terpenuhi dari sertifikat tanah tersebut," jelasnya.

Selain Camat Cicendo, kegiatan reses ketiga itu juga dihadiri Lurah Cicendo Evi Noviyanti dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Fraksi PKS Khairullah.