alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

PKS Pasang Target Rekrut 600.000 Kader Baru di Jawa Barat

Adi Haryanto
PKS Pasang Target Rekrut 600.000 Kader Baru di Jawa Barat
Presiden PKS, Sohibul Iman saat pemaparan rekrutmen kader baru di hadapan para pengurus partai dalam Rakorwil PKS Jabar di Mason Pine Hotel, Padalarang, KBB, Minggu (1/12/2019). Foto/SINDOnews/Adi Haryanto

BANDUNG BARAT - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadikan tahun 2020 sebagai tahun rekrutmen bagi kader dan anggota baru di seluruh daerah. Khusus di Jawa Barat yang dianggap sebagai basis pendukung paling banyak, PKSĀ  menargetkan bisa merekrut sebanyak 600.000 kader baru untuk memperkuat organisasi kepartaian.

"Rakornas menetapkan tahun 2020 adalah tahun rekrutmen, makanya hal ini dikomunikasikan ke wilayah-wilayah (DPD) supaya target rekrutmen anggota baru bisa tercapai. Termasuk di Jabar yang pada Pemilu lalu berhasil meraih suara besar karena memiliki masa pendukung dan simpatisan yang banyak," kata Presiden PKS, Sohibul Iman yang ditemui usai Rakorwil PKS Jabar di Mason Pine Hotel, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (1/12/2019).

Dia menyebutkan, rekrutmen ini menunjukkan jika PKS ingin melibatkan banyak pihak mulai dari kalangan bawah sampai tokoh-tokoh. Sehingga PKS bisa bersama masyarakat membangun bangsa mengingat rekrutmen sebagai pekerjaan dasar semua partai politik. Yang membedakan, kata Sohibul, PKS ingin pola rekrutmen yang dilakukan tidak sembarangan, tapi terencana dan terukur.



Sohibul menampik jika rekrutmen yang dilakukan sebagai imbas dari banyaknya kader PKS yang keluar atau pindah ke partai lain. Mekanisme itu sebagai kerja dasar dari partai yang harus merekrut anggota baru sebagai ajang regenerasi.

"Tidak ada hubungannya dengan adanya kader yang keluar atau munculnya partai baru. Apakah ada partai baru atau tidak, proses rekrutmen ini tetap akan kami lakukan," tuturnya.

Ditanya soal amandemen UUD 1945, Sohibul menegaskan, PKS memandang tidak perlu adanya amandemen karena itu bukan aspirasi dari masyarakat tapi keinginan dari elit politik untuk tujuan jangka pendek.

Motif seperti itu tidak akan menghasilkan konstitusi yang jauh lebih baik, padahal konstitusi harus semakin baik dari hari ke hari. Makanya pihaknya sudah meminta kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, harus ditanya dulu ke masyarakat melalui survei atau cara apapun perlu tidak dilakukan amandemen UUD 1945.

"Untuk saat ini kami (PKS) akan menolak dua amandemen, yaitu amandemen pemilihan presiden dilakukan oleh MPR dan penambahan masa jabatan presiden lebih dari dua kali," tegasnya.

Wakil Ketua Umum PKS Jabar Haru Suandharu menyebutkan, berdasarkan ketetapan DPP bahwa 10 persen suara kota/kabupaten bisa terekrut. Namun, berdasarkan masukan dari koordinator wilayah (korwil) ada usulan untuk di Jabar targetnya dinaikan menjadi 20 persen dari suara pileg lalu.

Pertimbangannya karena Jabar merupakan basis PKS sehingga diharapkan banyak kader-kader baru yang bisa direkrut, misalnya di Kota Bandung pada Pileg 2019 lalu suaranya 30.000 naik menjadi 60.000 atau jika se-Jabar bisa merekrut sekitar 600.000 kader baru.

"Banyak usulan Korwil termasuk dari Kang Aher (Ahmad Heryawan) bahwa Jabar bisa merekrut 20 persen dari suara pileg kemarin atau sekitar 600.000 kader baru. Yang potensial seperti di Depok, Kota Bandung, Kota Bekasi, KBB, Cimahi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor, itu yang kami kira potensinya paling besar," katanya.



(abs)