Pemerintah Didesak Segera Relokasi Warga Korban Abrasi di Karawang

Selasa, 26 November 2019 - 23:00 WIB
Pemerintah Didesak Segera Relokasi Warga Korban Abrasi di Karawang
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meninjau lokasi abrasi di Pantai Cemara, Desa Cemarajaya, Kabupaten Karawang, Selasa (26/11/2019). Foto/Dok/Dedi Mulyadi
A A A
BANDUNG - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendorong solusi jangka pendek dan panjang untuk permasalahan abrasi di Pantai Cemara, Desa Cemarajaya, Kabupaten Karawang.

Untuk jangka pendek, Dedi mengaku siap membantu secara pribadi untuk memindahkan beberapa rumah warga yang terdampak. Selebihnya, bisa dilakukan secara gotong royong sambil menunggu anggaran turun.

"Rumah-rumah ini tidak bisa menunggu sampai 2021 baru pindah karena kan air semakin naik. Artinya, harus ada solusi cepat, misal ngontrak dulu, nanti beberapa rumah bisa saya tangani. Kita gotong royong geser cari rumah yang lebih aman," kata Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (26/11/2019).

Dedi yang meninjau langsung lokasi abrasi pada Selasa (26/11/2019), juga mendorong Pemkab Karawang segera turun tangan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk merelokasi warga. Sebab, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Pemkab Karawang sudah menyiapkan lahan relokasi.

Sementara untuk masalah abrasi, Dedi berjanji akan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan berbagai upaya percepatan pemulihan ekosistem dari sisi anggaran.

"Untuk jangka panjang, eksploitasi ekonomi ini jangan berlebihan. Pantai itu ada beberapa aspek yang harus dirawat dan dijaga. Tidak semua pantai dieksploitasi, kan harus punya daerah aman juga," ujar mantan Bupati Purwakarta ini.

Salah satu upaya nyata, politisi Golkar ini akan membuat gerakan massal menanam mangrove dan tumbuhan lainnya di pantai Kabupaten Karawang pada Desember 2019 mendatang.

"Sehingga, dalam jangka panjang tidak lagi terjadi abrasi dan pantai ini hijau, teduh. Nanti KKP tinggal membuat zona ekosistem dan zona bisnis. Jadi dalam waktu jangka panjang tidak terus menerus menjadi beban negara yang diakibatkan eksploitasi ekonomi," tutur Dedi.

Selain abrasi, Dedi pun menyoroti sampah yang menumpuk di sepanjang jalan dan aliran sungai menuju pantai. Dia mendesak agar diberlakukan reward and punishment terhadap aparat maupun warga dalam hal pengelolaan sampah.

"Misal nanti kalau ada desa yang kotor, aparat desa tidak digaji dan warga yang ketahuan buang sampah diberi hukuman karena warga kita taatnya kalau sudah dipaksa," tandas Dedi.
(awd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.2366 seconds (0.1#10.140)