Ribuan Warga KBB di 93 Desa Belum Terlayani Angkutan Umum

BANDUNG BARAT - Warga 93 desa di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga kini belum tersentuh pelayanan angkutan umum. Selama ini mobilisasi warga masih mengandalkan angkutan ojeg atau kendaraan bak terbuka.

"Dari total 165 desa di KBB, yang sudah terlayani angkutan umum baru sekitar 72 desa. Sesuai instruksi Bupati (Aa Umbara Sutisna) untuk membuka akses angkutan umum ke desa-desa, tahun depan kami akan mengkaji bersama konsultan untuk menelaah wilayah mana yang memungkinkan masuk akses angkot baru," kata Kabid Angkutan Dishub KBB Eman Sulaeman didampingi Pelaksana Angkutan Dalam Trayek, Dani Hendrawan di Ngamprah, Senin (25/11/2019).

Menurut Eman, beberapa trayek baru yang sedang dibahas adalah rute Padalarang-Saguling; Cipeundeuy-Rajamandala; dan Cimareme-Ngamprah melalui Kantor Pemda KBB.

Rerouting trayek tersebut sudah cukup lama dibahas, tinggal melihat kondisi di lapangan. Terutama terkait potensi penumpang dan daya dukung infrastruktur jalan memadai atau tidak. Jangan sampai rute baru dibuka tapi masyarakat pengguna tidak ada.

Dia mengemukakan, dari total 31 trayek angkutan umum di KBB, yang aktif hanya sekitar 15 trayek, terdiri dari trayek lokal dan juga trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), seperti Padalarang-Cimahi, Padalarang-St Hall, dan Padalarang-Leuwipanjang.

Sementara berdasarkan data kendaraan yg melaksanakan heregistrasi (izin trayek) tercatat ada 813 kendaraan yang izin trayeknya masih aktif dan 939 izin trayek sudah tidak aktif.

"Kami tidak tahu persis kenapa ada rute yang tidak aktif. Apakah karena faktor munculnya ojeg online atau karena kepemilikan kendaraan yang mudah. Makanya, saat rerouting trayek nanti akan coba dicari tahu penyebabnya. Karena untuk taksi online tidak semua daerah di KBB ada yang mau masuk," ujar dia.

Ditanya apakah jumlah angkot di KBB mengalami penurunan? Eman mengaku sulit untuk mengetahui data pasti. Sebab kadangkala ada angkot yang ditarik oleh pihak leasing namun tidak pernah dilaporkan.

Namun jika berdasarkan kepemilikan yang sudah berbadan hukum, tutur Eman, terdapat 962 kendaraan dan milik perorangan 790 kendaraan. Sebanyak 841 kendaraan tahun pembuatannya 2006 ke atas dan 911 kendaraan dengan tahun pembuatan 2005 ke bawah.

"Jika mengacu kepada PP 29/2015 tentang Standar Pelayananan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bahwa usia operasional kendaraan umum dibatasi 15 tahun. Lewat dari itu maka angkutan umum (angkot) harus diremajakan," tutur Eman.