Kontestasi Petahana Masih Dominan di Pilkada Serentak 2020

PURWAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jabar memprediksi, calon kepala daerah petahana di tujuh dari delapan kota/kabupaten akan kembali maju pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Hanya Kabupaten Bandung yang kemungkinan tidak melibatkan petahana.

Dengan adanya keterlibatan para petahana tersebut, potensi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam politik praktis sangatlah besar. Mereka sangat rawan dimobilisasi atau dikonsolidasi oleh pihak-pihak tertentu.

"jujur saja, potensi keterlibatan ASN jauh lebih tinggi dalam poliik praktis pilkada serentak karena irisannya sangat jelas terkait promosi jabatan. Makanya kami selalu mengantisipasi itu, meskipun musuh laten kami adalah penyebaran hoaks dan politisasi SARA," ungkap Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi kepada SINDOnews, Minggu (24/11/2019).

Pihaknya jauh-jauh haru mengantisipasi hal itu dengan masuk ke instansi-instansi pemerintah guna menginformasikan ASN dilarang kampanye. Juga instensif menyosialisasikan regulasi tentang larangan ASN untuk terlibat dalam politik praktis.

"Kampaye itu kan bisa beragam, salah satunya menyatakan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon melalui media sosial," terang dia.

Selain itu, ada larangan melakukan rotasi mutasi enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, kecuali ada izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendari). Hal ini pernah terjadi di Bekasi pada 2017, namun kala itu rotasi dan mutasi berdasarkan izin dari Mendagri.

Ihwal delapan kota/kabupaten yang menggelar Pilkada 2020 Serentak, Zaki menyebutkan terdapat tiga kabupaten, masing-masing Karawang, Indramayu, dan Pangandaran yang memiliki kerawanan pelanggaran pilkada cukup tinggi.

"Misalnya untuk Pangandaran, meskipun kabupaten baru dan kecil, namun eskalasi dan kultur politiknya sangat tinggi. Sehingga peluang terjadi gesekan politik antarpendukung cukup besar," katanya.