alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

KPK Kembali Periksa 11 Saksi Terkait Dugaan Korupsi RTH Kota Bandung

Agus Warsudi
KPK Kembali Periksa 11 Saksi Terkait Dugaan Korupsi RTH Kota Bandung
Foto/SINDONews/Dok/Ilustrasi

BANDUNG - Penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung terus bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada Jumat (22/11/2019), tujuh penyidik KPK kembali memeriksa 11 saksi terkait dugaan korupsi tersebut di Kantor Satuan Sabhara Polrestabes Bandung, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung.

Pemeriksaan yang dimulai sejak sejak sekitar pukul 10.00 WIB tersebut selesai sekitar pukul 14.00 WIB. Selain memeriksa saksi, penyidik juga membawa empat koper dokumen terkait proyek pengadaan RTH Kota Bandung.



Kesebelas saksi yang diperiksa tersebut antara lain, ASN Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung, yakni Pupung Hadijah dan R Ivan Hendriawan ASN DPKAD Pemkot Bandung.

Kemudian Tatang Muchtar (Camat Cibiru periode 2009-2015), Lurah Cisurupan, Kecamatan Cibiru Yaya Sutaryadi, ASN Kelurahan Palasari Dodo Suanda, dan Yudi Priadi (notaris).

Lalu, tiga anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tatang Suratis, Lia Noerhambali, dan Riantono. Staf Sekretariat DPRD Kota Bandung Cepi Setiawan. Terakhir, Ubad Bahtiar, pensiunan ASN dengan jabatan terakhir Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemkot Bandung.

"Sebelas saksi yang kami mintai keterangan. Tiga di antaranya anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014. Mereka diperiksa terkait tersangka baru, DSg," kata salah seorang penyidik KPK enggan disebutkan namanya sesaat sebelum meninggalkan Kantor Sabhara.

Berdasarkan informasi yang diumumkan KPK pada Kamis 21 November 2019, DSg merupakan Dadang Suganda. Peran Dadang dalam program RTH Kota Bandung ini adalah sebagai makelar pengadaan tanah.

Dia mengemukakan, ke-11 saksi tersebut dimintai keterangan terkait program RTH Kota Bandung di Kecamatan Mandalajati dan Cibiru.

Dalam kasus korupsi miliaran rupiah ini, dua orang telah ditetapkan tersangka, yakni eks anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Abdul Komar dan Kadar Slamet, serta mantan Kepala DPKAD Kota Bandung Heri Nurhayat.

Tersangka Tomtom dan Kadar diduga menyalahgunakan kewenangan untuk meminta penambahan anggaran. Selain itu, keduanya diduga berperan sebagai makelar pembebasan lahan.

Sedangkan Hery diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mencairkan anggaran yang tidak sesuai dengan dokumen pembelian. Selain itu, dia mengetahui bahwa pembayaran bukan kepada pemilik langsung melainkan melalui makelar.

Diketahui, KPK menduga ada perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dalam pembelian lahan milik warga untuk program RTH yang dibiayai menggundakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

Menurut KPK, anggaran yang dialokasikan dalam pengadaan lahan RTH sebesar Rp123,9 miliar untuk belanja modal tanah dan penunjang enam ruang terbuka hijau. Dua di antaranya adalah RTH Mandalajati Rp33,455 miliar dan RTH Cibiru Rp80,7 miliar.



(awd)