alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Golkar Jabar Kritisi Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

Agung Bakti Sarasa
Golkar Jabar Kritisi Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD
Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Dedi Mulyadi. Foto/Humas DPD Golkar Jabar

BANDUNG - DPD Partai Golkar Jawa Barat mengkritisi wacana kepala daerah kembali dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana tersebut dinilai hanya mengubah sistem yang selama ini telah berjalan baik.

Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi menilai, wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD akan mengubah kinerja kepala daerah itu sendiri.

Menurut Dedi, saat dipilih oleh rakyat, para calon kepala daerah berebut simpati rakyat dengan menunjukkan prestasi terbaiknya. Sementara ketika dipilih oleh DPRD, kepala daerah cukup loyal pada legislator saja.



"Cukup menyenangkan anggota DPRD saja karena yang memilihnya kan anggota DPRD," ungkap Dedi dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Senin (18/11/2019) malam.

Dedi melanjutkan, pilkada oleh DPRD memiliki kerawanan yang sama dengan pilkada langsung. Dia menegaskan, yang diperlukan adalah mencari solusi untuk menyikapinya, bukan mengubah sistem yang telah berjalan baik itu.

Dedi yang juga kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menyebut, saat kepala daerah dipilih oleh DPRD, sengketa pasti saja muncul, bahkan sampai pernah terjadi pembakaran kantor DPRD.

"Karena ketika tidak sesuai dengan kehendak rakyat sasarannya jelas dan bisa dimobilisasi oleh calon yang kalah. Makin ke sini justru konflik semakin berkurang karena sengketa dibawa ke MK (Mahkamah Konstitusi)," katanya.

Perihal biaya yang mahal, Dedi menilai,  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak bisa memukul rata permasalahan karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Selain itu, pilkada oleh DPRD pun tak menjamin akan minim biaya dan terbebas dari perilaku politik uang. Dia menegaskan, dua-duanya sama-sama rentan.

"Begitu juga ketika dihubungkan dengan perilaku koruptif kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Banyak juga pejabat yang korupsi, tapi bukan karena dipilih oleh rakyat," ujar mantan Bupati Purwakarta dua periode ini.

Oleh karena itu, Dedi menilai, semua pihak hendaknya menjunjung tinggi proses demokrasi yang saat ini sudah berjalan baik. Meski tak menampik banyak yang perlu dievaluasi, menurutnya, pilkada langsung masih efektif dan rakyat pun sudah mulai terbiasa.

Kandidat kepala daerah yang maju pun dinilainya sudah teruji karena sebelum mencalonkan diri, kapasitas mereka diukur oleh popularitas dan elektabilitas.

"Tidak juga faktor uang itu satu-satunya, elektabilitas yang penting. Kalau hanya faktor uang, punya uang enggak ada elektabilitas juga ya buang uang ke laut. Elektabilitas itu muncul dari kepercayaan publik. Kalau punya elektabilitas tanpa money politic pun bisa menang," beber Dedi.

Dedi menekankan, proses pilkada langsung pun cukup membuat penyaringan calon kepala daerah berjalan baik. Dedi mencontohkan, partainya sendiri mewajibkan kandidat kepala daerah memiliki elektabilitas sebelum maju di pilkada.

"Tidak ada yang ribut, tidak ada pendaftaran pun enggak apa-apa kalau elektabilitasnya baik. Sebaliknya, kalau dari DPRD terjadi sentralisasi. Semuanya berebut pengaruh pusat," tandasnya.



(abs)