alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

DPRD Jabar Minta Ridwan Kamil Copot Kepala OPD Tidak Disiplin

Agung Bakti Sarasa
DPRD Jabar Minta Ridwan Kamil Copot Kepala OPD Tidak Disiplin
Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait Jawaban Gubernur Jabar terhadap Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Jabar mengenai Raperda APBD Jabar Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (15/11/2019). Foto/SINDOnews/Agung BS

BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk mencopot kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak disiplin karena dinilai menghambat jalannya pembangunan di Jabar.

Permintaan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar dengan agenda Jawaban Gubernur Jabar terhadap Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Jabar mengenai Raperda APBD Jabar Tahun Anggaran 2020 yang digelar di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (15/11/2019).

Dalam forum tersebut, pihak DPRD Jabar kesal karena rapat paripurna kerap tidak dihadiri para kepala OPD. Padahal, rapat paripurna tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan anggaran OPD.



"Nampaknya, di forum paripurna ini kepala OPD sangat tidak kompak, padahal ini pernah disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya bahwa ini kebutuhan mereka," ujar anggota DPRD Jabar Yuningsih dengan nada kesal.

Yuningsih mengaku, sangat menyayangkan sedikitnya kepala OPD yang menghadiri rapat paripurna. Padahal, forum tersebut berkaitan dengan pemandangan umum dan jawaban yang merupakan kebutuhan OPD sebagai pengguna anggaran.

"Apakah beliau tidak sesuai menempati (jabatan) kepala OPD? Perlu disikapi Pak Gubenur. Atau mungkin diskresi, perlu diganti," tegasnya.

Senada dengan Yuningsih, anggota DPRD Jabar lainnya, Irfan Suryanagara mengaku khawatir para kepala OPD tersebut tidak lagi menggubris perkataan dan perintah Gubernur.

"Saya takut kalimat Gubernur sudah tidak matih lagi kepada OPD. Kalau itu tidak matih, kami dari DPRD akan membantu Gubernur," ujarnya.

Diketahui, jalannya rapat paripurna juga diwarnai berbagai interupsi menyusul banyaknya kepala OPD yang tidak hadir tersebut. Menurut Irfan, sejumlah interupsi yang dilontarkan oleh DPRD Jabar merupakan bentuk perhatian terhadap Gubernur demi percepatan pembangunan di Jabar.

Irfan memastikan, DPRD Jabar tidak akan pernah menghalang-halangi seluruh program yang digulirkan Pemprov Jabar sepanjang program tersebut sesuai aturan.

"Sahabat Gubernur, interupsi teman-teman di sini bentuk kasih sayang terhadap sahabat Gubernur. Bentuk kinerja Dewan terhadap Gubernur," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, pihaknya memiliki mekanisme untuk menghukum kepala OPD yang tidak disiplin. Menurut dia, sejumlah Kepala OPD yang absen dalam rapat paripurna beralasan sedang melakukan perjalanan dinas.

"Jadi orang yang tidak disiplin dalam manajemen itu salah satunya teguran, kedua saya potong saja pendapatannya. Itu ada mekanisme yang kita lakukan," ujar Gubernur yang akrab disapa Emil itu.

Emil pun meminta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Jabar menjadikan sorotan DPRD Jabar itu sebagai bentuk peringatan dan meminta kepala OPD selalu hadir dLam rapat paripurna yang digelar DPRD Jabar.

"Gubernur mempertanggungjawabkan anggaran mereka kan, bukan anggaran saya saja," tandasnya.

Untuk diketahui, dari puluhan kepala OPD di lingkungan Pemprov Jabar, hanya dua kepala OPD yang terpantau menghadiri rapat paripurna tersebut. Kedua kepala OPD yang hadir yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Ade Afriandi dan Kepala Dinas Perhubungan Jabar Hery Antasari.



(zik)