Ahok Masuk BUMN Pasti Timbulkan Kontroversi

JAKARTA - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu angkat bicara terkait rencana Kementerian BUMN menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai direksi salah satu BUMN. Said mengatakan, apa pun alasan pemerintah memunculkan Ahok pasti akan menimbulkan kontroversi.

"Tapi apakah Ahok kehilangan hak duduk di BUMN? Tidak," tegas Said saat dihubungi SINDOnews, Kamis (14/11/2019).

Said menegaskan, kabar Ahok mengisi posisi penting di BUMN tidak salah dan tidak melanggar aturan apa pun. Namun, imbuh dia, posisi Ahok itu akan menimbulkan kontroversi. Said mengatakan, terbukti saat dirinya berkicau melalui twitter mengenai isu tersebut, akun pribadinya langsung diserbu para pendukung Ahok.

"Jadi saya katakan tidak ada aturan yang dilanggar memunculkan Ahok menjadi salah satu pimpinan BUMN, tidak ada aturan yang dilanggar," tegasnya.

"Tapi, pertanyaannya adalah apakah Ahok akan memberikan manfaat pada BUMN? Ada dua kontroversi, tapi yang utama problem karakter Ahok kan, sangat arogan, berkata-kata kasar, merasa paling pintar, itu yang menjadi kritikan," tuturnya.

Selain itu, kata Said, soal Ahok yang digadang-gadang nantinya akan melakukan 'pembersihan' di BUMN. Menurutnya, hal itu juga akan menjadi kontroversi terkait sejumlah kasus yang membuat integritas Ahok dipertanyakan.

"Bagi para pendukung Ahok, sebagai pimpinan salah satu BUMN merupakan langkah yang tepat dan dikehendaki dalam upaya bersih-bersih BUMN. Sementara yang tahu beberapa kasus pada saat Ahok menjadi gubernur itu kan, banyak kasus yang belum selesai di KPK. Jadi bahwa Ahok bersih atau tidak bersih atau mampu melakukan pembersihan itu sangat kontroversial," pungkasnya.