alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Dengan Kajian Komprehensif, Mendagri Diyakini Punya Resep Benahi Pilkada

Dzikry Subhanie
Dengan Kajian Komprehensif, Mendagri Diyakini Punya Resep Benahi Pilkada
Adhie M Massardi. Foto/Dok SINDO

JAKARTA - Usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengevaluasi mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai tepat oleh inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi.
 
Menurut Adhie, pilkada langsung yang berlandaskan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan 'malapraktik politik' paling merugikan rakyat Indonesia. Selain prosesnya menguras energi rakyat dan berbiaya sangat besar, hasil pilkada langsung jauh panggang dari api.

"Kalangan elite dan intelektual kita selama ini memang banyak yang salah dalam mendiagnosa persoalan bangsa. Akibatnya, tentu saja, terapinya, treatment-nya juga sudah pasti salah. Menghasilkan 'malapraktik politik' yang dampaknya merugikan kesehatan negara dan bangsa Indonesia," kata Adhie di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Tokoh Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini mengatakan, proses kelahiran pilkada langsung diwarnai euforia liberalisasi politik kelompok elite (politik) baru, dengan kedok 'membebaskan' penentuan pejabat publik dari genggaman partai politik yang korup yang menghegemoni penuh ruang-ruang di lembaga perwakilan rakyat daerah atau DPRD.



Padahal, lanjut Adhie, dalam praktiknya, pilkada langsung menafikan konsensus bangsa Indonesia yang diabadikan dalam sila ke-4 Pancasila yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Meski dibuka celah kecil untuk calon independen, pintu utama penentu lahirnya pejabat publik tetap berada di tangan partai politik.

Akibatnya, pilkada langsung memakan biaya ultratinggi, dua kali lipat lebih. Sebab, selain harus mengeluarkan uang untuk membeli 'tiket' pilkada ke parpol, kandidat juga harus belanja sosial yang bisa jadi lebih mahal semisal membayar lembaga survei, sosialisasi ke seluruh para pemilih di seluruh pelosok daerah, membayar saksi, tim kampanye, serangan fajar, dan lain-lain.

Jubir Presiden di era Abdurrahman Wahid ini mengatakan, hakikat mekanisme demokratis dalam konteks pilkada sebenarnya adalah transparansi, keterbukaan dalam penjaringan kandidat, dan akuntabilitas serta kredibilitas pelaksanaan pemilihannya. Bukan sekadar dipilih oleh sebanyak-banyaknya orang.
 
"Saya percaya Mendagri Tito Karnavian akan melakukan diagnosa (kajian) yang benar dan komprehensif, sehingga punya resep yang lebih tepat dalam membenahi pilkada kita. Bukan lagi sekadar mempersoalkan mekanisme memilihnya, karena dalam masyarakat yang multiheterogen seperti Indonesia, jauh lebih penting menentukan siapa yang layak dipilih dibandingkan dengan menentukan cara memilihnya," jelasnya.

Menurutnya, dua pasangan calon (paslon) atau lebih yang semuanya lolos melalui mekanisme yang kotor, dipilih dengan cara apa pun bisa dipastikan akan menghasilnya paslon yang kotor. Sebaliknya, sejumlah kandidat yang melewati proses yang sehat, dipilih dengan cara apa pun akan menghasilkan kandidat yang juga sehat.

Jadi, lanjut Adhie, jika Mendagri Tito dengan kewenangan konstitusionalnya fokus dalam menentukan paslon yang layak dipilih, misalnya dengan mewajibkan semua parpol menggelar konvensi (pilkada) yang transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitas serta kredibilitasnya, dipilih para anggota DPRD sambil tutup mata pun hasilnya, insya Allah akan membawa berkah bagi rakyat di daerah.

Namun, Adhie meyakini banyak yang keberatan jika pilkada langsung dievaluasi. Mereka adalah para akademisi penyelenggara survei, yang lahan utama bisnisnya pilkada langsung. "Pilihan tergantung pada Mendagri Tito, mau mendengarkan suara mereka atau mendengarkan kehendak rakyat yang ingin memiliki kepala daerah yang membawa berkah."

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempertanyakan relevansi pilkada langsung yang ada saat ini. Menurutnya, meskipun banyak manfaatnya tapi pilkada langsung juga menimbulkan banyak hal negatif. Pilkada langsung saat ini dinilai berbiaya tinggi. (Baca juga: Istana Tegaskan Pilkada Langsung Tak Akan Diubah).



(zik)