alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Golkar Jabar Nyatakan Kasus A Tohawi Tak Langgar Aturan Partai

Agung Bakti Sarasa
Golkar Jabar Nyatakan Kasus A Tohawi Tak Langgar Aturan Partai
Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar Sukmin (kanan) saat meminta klarifikasi Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bogor A Tohawi (tengah) di Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Selasa 12 November 2019. Foto/Dokumen DPD Partai Golkar Jabar

BANDUNG - DPD Partai Golkar Jawa Barat mengeluarkan pernyataan sikap terkait kasus yang menyeret Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bogor A Tohawi. DPD Partai Golkar Jabar menyatakan kasus memo yang dikeluarkan A Tohawi tidak menyalahi aturan partai.

Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar Sukmin mengemukakan, pihaknya sudah menggelar pertemuan untuk meminta klarifikasi langsung dari A Tohawi terkait beredarnya memo berkop surat DPRD Kabupaten Bogor yang ditandatangani A Tohawi.

Diketahui, dalam memo tertulis permohonan untuk mempertimbangkan penempatan saudaranya sebagai petugas Tata Usaha (TU) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor di wilayah Parung, Kabupaten Bogor.



Menurut Sukmin, berdasarkan klarifikasi yang disampaikan A Tohawi dalam pertemuan yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Selasa 12 November 2019 lalu, pihaknya menilai, A Tohawi tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan partai.

"Berdasarkan klarifikasi dari yang bersangkutan, DPD Golkar Jabar menilai, tidak ada aturan partai yang dilanggar (A Tohawi)," tegas Sukmin melalui sambungan telepon selulernya, Kamis (13/11/2019).

Sukmin juga memastikan, tidak ada pihak yang dirugikan atas kasus tersebut. Bahkan, kata Sukmin, apa yang disampaikan A Tohawi lewat memo yang ditandatanganinya itu pun tidak merusak citra partai. "Jadi, tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk partai. Citra partai tetap terjaga," katanya.

Sukmin menambahkan, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bogor dan DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor pun sudah meminta klarifikasi langsung dari A Tohawi terkait kasus tersebut.

Berdasarkan hasil klarifikasi, Sukmin meyakinkan, DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor dan BK DPRD Kabupaten Bogor pun tidak mempermasalahkan dan tidak merasa dirugikan atas beredarnya memo tersebut.

"Dalam memo tertulis "mohon untuk dipertimbangkan". Jadi, hanya bentuk permohonan untuk mempertimbangkan, tidak ada unsur paksaan, tidak ada yang dirugikan," tutur Sukmin.

Sukmin menekankan, sikap DPD Partai Golkar Jabar terkait kasus A Tohawi yang belakangan ramai di media sosial dan media massa tersebut penting untuk disampaikan, agar masyarakat memahami duduk perkara sebenarnya atas persoalan tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi meyakinkan, pihaknya siap memberikan sanksi tegas jika A Tohawi terbukti bersalah. Terlebih, Partai Golkar melarang tegas kadernya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. "Kalau salah ya pasti kita kasih sanksi, itu kan salah, dilarang," tegas Dedi.



(awd)