alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

DPRD Cimahi Alokasikan Rp4,8 Miliar untuk Selesaikan 24 Perda

Adi Haryanto
DPRD Cimahi Alokasikan Rp4,8 Miliar untuk Selesaikan 24 Perda
Kantor dan Pendopo DPRD Kota Cimahi di Alun-alun Kota Cimahi. Tahun depan DPRD Cimahi menargetkan bisa menyelesaikan 24 perda baik baru maupun perda revisi. Foto/Dok.SINDOnews

CIMAHI - DPRD Kota Cimahi tahun depan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 juta untuk membuat satu produk Peraturan Daerah (Perda).

Anggaran sebesar itu untuk keperluan pembahasan Perda oleh Panitia Khusus (Pansus), bekerja sama dengan akademisi dari Peguruan Tinggi yang melakukan kajian, dan studi banding.

Anggaran yang dialokasikan dari APBD Kota Cimahi itu tentu bukan angka yang kecil. Terlebih tahun depan DPRD Cimahi menargetkan akan membuat 20-24 perda baru yang akan disahkan.



Itu artinya jika satu perda membutuhkan anggaran Rp200 juta, maka untuk menyelesaikan 20-24 perda diperlukan anggaran Rp4-4,8 miliar. "Tahun depan tiap perda itu anggarannya sekitar Rp200 juta lebih dan targetnya bisa menyelesaikan 20-24 perda," kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cimahi Enang Sahri, Rabu (13/4/2019).

Dijelaskannya, dengan anggaran sebesar itu maka pihaknya tidak mau asal-asalan dalam membuat perda. Keterlibatan akademisi dari perguruan tinggi salah satunya untuk melakukan kajian yang hasilnya menjadi penentu layak atau tidaknya isu yang diangkat tersebut dijadikan untuk sebuah perda. Sehingga kehadiran perda tersebut dapat bermanfaat dan maslahat bagi masyarakat.

Pembahasan setiap perda, biasanya membutuhkan waktu paling cepat dua minggu hingga satu bulan. Sementara khusus perda baru terlebih dahulu harus berdasarkan kajian yang dilakukan oleh akademisi dari Peguruan Tinggi (PT).

Hasil kajian pihak ketiga itu akan muncul naskah akademik (NA) yang merupakan rujukan apakah perda layak untuk diteruskan atau tidak. Sebab NA adalah arah dan acuan perda tersebut mau dibawa kemana.

"Soal waktu pembuatan perda bervariasi bisa dua minggu, bisa satu bulan. Terkandung kondisi dan pembahasannya dari mulai naskah akademik hingga pembahasan di dewan," ujar dia.

Menurutnya, dari target 24 perda baru rinciannya terdiri dari 18 perda baru dan 6 perda lama yang direvisi kembali. Perda garapan DPRD itu sudah masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang sudah dibahas.

Perda baru yang rencananya digarap tahun depan di antaranya adalah Cagar Budaya, Pendidikan Karakter, Rencana Induk Perhubungan, Pengelolaan Sumber Mata Air, Organisasi Kemasyarakatan, Maket Cireundeu dan Cipageran, dan lain-lain.

Sementara perda yang direvisi di antaranya tentang Penanggulangan Tuna Sosial, Pelopor Kepemudaan, Penanggulangan Narkotika, Gedung dan Bangunan serta Kearsipan di Kota Cimahi. Untuk perda yang rutin dibuat eperti Perda APBD, APBD Perubahan, Pertanggungjawaban.

"Perda-perda itu diusulkan karena mengacu kepada kondisi kekinian di Kota Cimahi. Sehingga menjadi dasar hukum dalam pengambilan kebijakan oleh pihak eksekutif," pungkas Enang.



(awd)