alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Tuntut UMK 2020 Naik 13,2%, Buruh Geruduk DPRD Kota Cimahi

Adi Haryanto
Tuntut UMK 2020 Naik 13,2%, Buruh Geruduk DPRD Kota Cimahi
Ratusan buruh di Kota Cimahi unjuk rasa menolak penetapan UMK berdasarkan PP 78/2015. Mereka meminta UMK 2020 sebesar 13,2%, Kamis (7/11/2019). Foto/SINDOnews/Adi Haryanto

CIMAHI - Ratusan buruh dari beberapa perusahaan di Kota Cimahi menggelar unjuk rasa dengan mendatangi kantor DPRD Cimahi di Alun-alun Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Kamis (7/11/2019).

Mereka datang untuk menyuarakan aspirasi menolak kenaikan UMK 2020 yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sebab kenaikan berdasarkan PP tersebut hanya 8,51%.

"Kami tidak puas jika UMK hanya naik 8,51%. Buruh ingin kenaikan UMK tidak mengacu kepada PP 78/2015 sehingga kami menuntut kenaikan 13,2%," kata Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kota Cimahi, Asep Jamaludin di sela-sela aksi.



Karena itu, ujar Asep, buruh menyampaikan aspirasinya tersebut kepada wakil rakyat. Mereka meminta DPRD Kota Cimahi membuat rekomendasi kepada Wali Kota Cimahi agar penetapan UMK tidak berdasarkan PP 78/2015.

Kenaikan UMK yang diaspirasikan buruh juga dianggap wajar karena berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan buruh dan inflasi tahun depan.

Dia mengemukakan, kenaikan upah sebesar 13,2% versi buruh juga didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2019 dan laju pertumbuhan ekonomi.

Jika tuntutan buruh itu dikabulkan maka upah buruh akan naik menjadi Rp3.274.459. Sementara jika kenaikan hanya 8,51% maka UMK di Cimahi hanya Rp3.138.985 atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.893.074.

"Usulan kenaikan upah buruh sangat realistis dan rasional. Kami hanya meminta kepada Wali Kota untuk menetapkan kenaikan UMK 13,2%," ujar dia.

Selain menolak PP 78/2015, sejumlah tuntutan lain disuarakan buruh. Di antaranya, mereka meminta DPRD membuat rekomendasi penolakan kenaikan premi atua iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Buruh juga meminta rekomendasi agar Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Ketenagakerjaan dilaksanakan. Selama ini, perda itu belum ada diimplementasikan.

Setelah berorasi sejumlah perwakilan buruh kemudian bertemu dengan perwakilan DPRD. Mereka menjawab tuntutan para buruh dengan menyetujui rekomendasi dan membuat surat yang ditujukan kepada Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

Surat rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain. Dalam surat itut, Wali Kota Cimahi diminta dapat mengakomidir tuntutan yang disuarakan buruh.

"Buruh datang ke sini hari ini menyampaikan aspirasi masyarakat secara umum. Tuntutannya sama dan kami terima dengan membuat surat ke wali kota," tutur Achmad.



(awd)