alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Peringati Harganas, Pemda KBB Bertekad Turunkan Angka Keluarga Miskin

Adi Haryanto
Peringati Harganas, Pemda KBB Bertekad Turunkan Angka Keluarga Miskin
Bupati Bandung Barat-istri dan Wakil Bupati-istri kompak dan harmonis menghadiri peringatan Harganas 2019 di Kompleks Pemda KBB, Rabu (6/11/2019). Foto/SINDOnews/Adi Haryanto

BANDUNG BARAT - Angka keluarga miskin di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Pemda Bandung Barat bertekad dapat menurunkan jumlah keluarga miskin.

Pada 2018, persentase kekuarga miskin 12% dari total 1,7 juta jiwa penduduk KBB. Tahun ini, Pemda KBB berupaya menurunkan angka keluarga miskin melalui pelaksanaan berbagai program.

"Tahun ini persentase keluarga miskin turun jadi 10% dari total 540.000 kepala keluarga atau 1,7 juta jiwa penduduk," kata Kabid Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) KBB Evie Saefiani saat acara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-26 tahun 2019 di Kompleks Pemda KBB, Ngamprah, Rabu (6/11/2019).



Evie mengemukakan, pihaknya menargetkan pada 2023 angka keluarga miskin bisa turun hingga 8%. Apalagi di Dinas P2KBP3A KBB banyak program pengentasan kemiskinan. Seperti Kampung Akur, pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain.

Sebagian besar warga berkategori keluarga miskin, ujar Evie, tidak punya penghasilan tetap. Umumnya banyak ditemui di wilayah selatan Bandung Barat. Sementara standar minimal keluarga tidak kategori miskin adalah yang memiliki penghasilan tetap minimal Rp3 juta per bulan. "Masih banyak keluarga yang tidak punya penghasilan tetap. Penghasilan mereka kurang dari Rp3 juta per bulan," ujar dia.

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna yang hadir bersama Wakil Bupati Hengki Kurniawan mengatakan, momentum peringatan Harganas 2019 tingkat KBB harus dijadikan ajang membentuk keluarga kuat dan sejahtera di KBB.

Kuat dalam artian kompak antara suami, istri, dan anak sehingga terjalin hubungan harmonis. Sedangkan sejahtera adalah mapan dalam aspek ekonomi.

Guna mewujudkan hal tersebut, kata Aa, meminta semua dinas terintegrasi dalam mengentaskan permasalahan ini. Sebab kemiskinan dapat ditanggulangi dengan sarana prasarana pendukung, khususnya infrastruktur dan itu butuh anggaran.

"Ini harus jadi momentum membangun keluarga sejahtera, kompak selamanya. Karena, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun ekonomi. Sebagai pemimpin pun kalau keluarga kompak, ngurus masyarakat juga jadi gampang," kata Aa.

Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Jabar Sukaryo Teguh Santoso menuturkan, angka kelahiran anak di Jawa Barat dari tahun ke tahun terus meningkat. Kini telah lebih dari 2 juta per tahun.

Sukaryo berharap, jangan sampai peningkatan angka kelahiran itu berdampak kepada tingginya kematian ibu dan anak, stunting, dan kemiskinan. Untuk itulah pemerintah menetapkan angka usia kawin pertama dari 19 tahun menjadi 21 tahun.

"Sekarang usia menikah pertama bagi perempuan adalah 19 tahun meski idealnya adalah 21 tahun dan laki-laki 25 tahun," tutur Sukaryo.



(awd)