Mentan Diminta Benahi Sistem Koordinasi Antarinstansi Sektor Pertanian

BANDUNG - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo diminta menciptakan sistem pertanian terintegrasi dengan membenahi sistem koordinasi antarinstansi terkait di sektor pertanian.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. Menurut dia, sistem pertanian terintegrasi dapat tercipta manakala koordinasi antara Kementerian Pertanian (Mentan) dan antarinstansi di daerah terjalin baik.

"Problem pertanian di Indonesia itu adalah setiap kementerian dan organisasi perangkat daerah berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/11/2019).

Oleh karenanya, Dedi menegaskan, Mentan harus berani membenahi koordinasi antarinstansi guna menciptakan sistem pertanian terintegrasi yang ujunnya diyakini dapat menyejahterakan petani.

Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu mengemukakan, minimnya koordinasi menyebabkan sektor pertanian menjadi korban dari carut marutnya penataan wilayah hulu sungai menyusul masih maraknya penambangan dan penebangan liar hingga wilayah hilir sungai yang rusak akibat pencemaran dan keramba jaring apung.

"Musibah seluruh proses ini yang paling 'menikmati' adalah pertanian dan yang paling menderita itu petaninya. Mereka membeli beras dari padi yang ditanam dan sudah dibeli tengkulak dengan upah buruh," ujar dia.

Siklus ini, tutur Dedi, membuat performa petani semakin rendah karena posisi mereka yang semakin termajinalkan mengingat kondisi kesejahteraannya tak pernah membaik dari tahun ke tahun.

"Rumahnya jelek, jaminan kesehatan dan pendidikannya rendah. Dari persfektif ini, saya memberikan saran, lindungi petani," tutur Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta dua periode ini telah menyampaikan saran tersebut kepada Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam rapat dengar pendapat agar pembenahan tata kelola sektor pertanian menjadi prioritas.

"Berikan petani jaminan kesehatan yang memadai, bukan hanya BPJS Kesehatan yang disubsidi. Berikan jaminan rumah memadai, jaminan pendidikan, agar orang berbondong-bondong dan bersedia menjadi petani guna menjaga swasembada pangan," ungkap Dedi.

Dia juga meminta Kementan bersama kementerian lintas bidang konsisten menangani persoalan di wilayah hulu, terutama urusan pertambangan yang kini izinnya berada di tangan pemerintah provinsi. "Tetapkan dengan jelas mana wilayah tambang dan non tambang," kata dia.

Dedi juga mendesak Mentan bersikap tegas terhadap urusan tata ruang menyusul banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi areal komersil karena kepentingan politis. Terlebih, izin pendirian properti dan industri kini makin cepat diproses.

"Sebentar lagi daerah penghasil swasembada pangan di Pantura Jabar akan semakin susut dan hilang," ujarnya seraya mengatakan, jika persoalan ini tidak segera ditangani, persoalan tersebut akan semakin kompleks.

"Karena itu, Kementerian Pertanian harus mengambil langkah strategis dengan membenahi koordinasi dari pusat sampai daerah dalam urusan pertanian," pungkas Dedi.