Gus Nabil: Menteri Agama Jangan Terjebak soal Fashion

Selasa, 05 November 2019 - 06:49 WIB
Gus Nabil: Menteri Agama Jangan Terjebak soal Fashion
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) Muchamad Nabil Haroen. Foto/SINDOnews/Abdul Rochim
A A A
JAKARTA - Wacana yang dilontarkan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengenai larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah menjadi kontroversi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) Muchamad Nabil Haroen mengatakan, seharusnya Menag tidak terjebak urusan fashion dalam membicarakan soal radikalisasi.

"Menteri Agama jangan terjebak pada soal fashion. Teman saya juga banyak di NU berjenggot, yang (menggunakan celana-red) cingkrang juga ada. Yang pakai cadar juga ada. Apa mereka harus dianggap radikal? Makanya Menag ini harus agak cerdas sedikit orangnya," tutur pria yang disapa Gus Nabil ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Gus Nabil yang juga anggota Komisi IX DPR ini mengatakan, cadar dan celana cingkrang adalah budaya. "Mungkin budaya di Timur Tengah. Kalau di Indonesia batik lah. Nah, kemudian selama ini yang kita tahu gerakan-gerakan radikal yang muncul ini kebetulan berpakaian seperti itu. Sehingga, pendapat sebagian masyarakat atau stigma yang tercipta di benak masyarakat, oh yang seperti itu ya radikal, padahal belum tentu," tuturnya.

Dia mengatakan seharusnya di tengah situasi seperti sekarang, Menag jangan justru menimbulkan kegaduhan. Sebaliknya, harus membantu Presiden Joko Widodo menciptakan kedamaian.

"Contoh kemarin dia ngomong, ‘Saya Menteri Agama Republik Indonesia, tapi bukan Menteri Agama Islam. Enggak perlulah ngomong begitu-begitu. Orang kita suasananya lagi gaduh kok malah ditambah gaduh. Harusnya pembantu-pembantu presiden itu jangan malah menambah gaduh suasana, harusnya malah membantu presiden meredakan suasana."

Gus Nabil mengatakan, masalah radikalisme itu harus menjadi pekerjaan rumah bersama. "Radikalisme dalam agama itu sudah diprediksi sejak zaman Nabi. PR (pekerjaan rumah-red) pemerintah adalah deradikalisasi, urusan NU adalah kontra radikalisme," katanya.

Jika pemerintah memiliki tanggung jawab melakukan tindakan supaya radikalisme tidak berkembang maka tugas NU hanyalah melakukan tindakan kontraradikalisme, yakni melakukan hal-hal yang mengimbangi berkembangnya tindakan radikal.

"Kita bersyukur nih Mendagrinya dari polisi, kemudian Menagnya dari militer. Mereka sudah diberi PR presiden untuk mengurus radikalisasi. Maka NU harus kembali ke barak untuk mengurus kaderisasi umat dan konsolidasi jamiyah. Kan selama ini kita kan yang ikut diturun-turunkan," tuturnya.
(zik)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.9761 seconds (0.1#10.140)