alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Naik 8,51%, UMP Jabar Tahun 2020 Dipatok Rp1.810.351,36

Agung Bakti Sarasa
Naik 8,51%, UMP Jabar Tahun 2020 Dipatok Rp1.810.351,36
Ilustarsi UMP/Foto/Okezone

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2020 yang dipatok sebesar Rp1.810.351,36.

UMP Jabar 2020 tersebut tertuang dalam SK Gubernur Jabar Nomor : 561/Kep.920-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Dalam SK disebutkan, UMP Jabar 2020 mulaiĀ  berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 mendatang.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Daud Achmad menyatakan, dengan ditetapkannya UMP Jabar tahun 2020, maka besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jabar tahun 2020 harus lebih besar dari UMP Jabar tahun 2020.



"Besaran UMP 2020 naik Rp141.978,53 dari nilai UMP 2019 Rp1. 668.372,83," sebut Daud di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (1/11/2019).

Daud menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Gubernur wajib menetapkan UMP berdasarkan formula perhitungan upah sebagaimana diatur dalam PP dan Permenaker dimaksud serta dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Menurut dia, Menteri Ketenagakerjaan telah mengirimkan surat kepada para Gubernur di seluruh Indonesia dengan Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) NomorĀ  B-246/BPS/1000/10/2019 tanggal 2 Oktober 2019, tingkat inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto adalah sebesar 5,12 persen. Sehingga,
kenaikan UMP tahun 2020 sebesar 8,51 persen.

"Dalam surat Menteri ini, Gubernur wajib menetapkan. Sementara untuk UMK, Gubernur dapat dan tidak wajib menetapkan UMK atas rekomendasi bupati/wali kota," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar M Ade Afriandi menuturkan, setelah UMP ditetapkan, pemerintah kabupaten/kota harus membentuk Dewan Pengupahan guna mempersiapkan UMK tahun 2020 yang harus ditetapkan pada 21 November 2019.

Menurut Ade, yang perlu dicermati dan diantisipasi pihaknya adalah pembahasan di sejumlah wilayah khusus, seperti Bogor, Karawang, Bekasi dan Purwakarta yang relatif rentan bergejolak, terutama terkait pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

"Khusus Karawang, Bekasi, Bogor itu biasanya di upah minimum sektoral dan itu prosesnya nanti (setelah UMP dan UMK selesai)," ujarnya.

Hingga saat ini, kata Ade, pihaknya masih menunggu laporan dari Dewan Pengupahan di kabupaten/kota tentang proses pembahasan UMK tahun 2020. Pihaknya juga sudah meminta Dewan Pengupahan di daerah lebih cermat dalam menentukan komponen-komponen kenaikan UMK.

"Kami minta evaluasi kinerja dewan pengupahan, agar kenaikan setiap komponen betul dihitung cermat," katanya.



(abs)