Gagal Kontrak Rp18 Miliar, KBC: Pejabat RSUD Karawang Harus Dicopot

KARAWANG - Kasus gagal kontrak pembangunan gedung Maternitas RSUD Karawang sebesar Rp18 miliar merupakan kejadian maladministrasi.

Pemkab Karawang harus mengambil tindakan tegas dan tidak boleh membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Pejabat yang bertanggung jawab mengelola anggaran bantuan Pemerintah Provinsi Jabar tersebut harus diberikan sanksi.

"Ini sudah maladministrasi namanya. Harus ada sanksi buat mereka yang bertanggung jawab atas gagal kontrak itu. Sanksi akan memberikan efek jera bagi yang lain agar serius bekerja untuk menyerap anggaran. Ingat ya, APBD Karawang selalu mengalami Silpa setiap tahun karena pejabatnya banyak yang tidak mampu menyerap anggaran," kata Direktur Karawang Budgeting Cotrol (KBC) Ricky Mulayana, Kamis (31/10/2019).

Ricky mengemukakan, apapun alasan yang disampaikan oleh pihak RSUD soal gagal kotrak itu, telah menyakiti masyarakat Karawang.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, disebutkan angka kematian ibu dan bayi untuk tahun 2019 ini mencapai 29 kasus. Bahkan pada 2018, angka kematian ibu dan bayi mencapai 216 kasus dengan perincian kematian ibu 43 dan bayi 173.

"Ini angka yang cukup tinggi. Kalau kita memiliki gedung Maternitas, mungkin dapat menekan angka kematian ibu dan bayi. Dengan gedung Maternitas fasilitas untuk ibu hamil akan semakin baik," ujar Ricky.

Dia sangat mendukung pernyataan anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar Sri Rahayu Agustina yang meminta Bupati Karawang Cellica Nurachadiana mencopot para pejabat RSUD Karawang yang telah gagal membangun gedung Maternitas.

Sebagai anggota DPRD daerah pemilihan Karawang-Purwakarta, tutur dia, Sri Rahayu Agustina sudah menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik.

"Ini soal rakyat. Namun para pejabat RSUD menganggap situasi ini sebagai hal biasa. Makanya saya mendukung agar mereka dicopot," tandas Ricky.