Dedi Mulyadi: Kerja Jokowi Ibarat Perjuangan Seorang Ayah

Kamis, 06 September 2018 - 18:39 WIB
Dedi Mulyadi: Kerja Jokowi Ibarat Perjuangan Seorang Ayah
Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi. Foto: Istimewa
A A A
PURWAKARTA - Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi berpandangan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermanfaat dan dirasakan rakyat.

Dedi mengatakan, penggunaan dana pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur, tidak bisa disalahkan. Sebab, pembangunan infrastruktur akan dirasakan manfaatnya di kemudian hari dalam bentuk kemudahan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Ketertinggalan Indonesia di bidang infrastruktur, itu fakta. Nah, Pak Jokowi mengambil langkah dengan semangat luar biasa untuk mengejar ketertinggalan itu. Kalau dibandingkan dengan negara lain, kita tertinggal. Itu sedang dikejar oleh Pak Jokowi,” kata Dedi, Kamis (6/9/2018).

Dia mengemukakan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (USD) bukan hanya disebabkan oleh semakin membengkaknya beban utang luar negeri. Namun opini yang dibangun sebagian kalangan, menimpakan seluruh masalah itu kepada Presiden Jokowi. Seharusnya semua pihak memandang secara arif dan bijak terkait persamalahan tersebut.

“Pihak-pihak yang menyalahkan Pak Jokowi ini terbagi dua. Ada yang melihatnya dari persfektif akademik, ada juga yang melihatnya dari narasi-narasi dengan tujuan politik,” ujar dia.

Pria menjabat Bupati Purwakarta dua periode ini menuturkan, melakukan pembangunan infrastruktur secara massif itu harus dilihat dari perspektif objektif. Sorotan terhadap keuangan negara seharusnya tertuju kepada sektor lain seperti belanja aparatur negara.

Ini terjadi karena eksekutif dan legislatif selalu mengalokasikan anggaran berdasarkan pagu. Sehingga, terjadi kekakuan ide atau gagasan dari mulai unsur pimpinan sampai staf pelaksana. Akibatnya tidak sebangun dengan ikhtiar Presiden Jokowi dalam melakukan pelayanan kepada rakyat Indonesia.

“Setiap tahun hanya copy paste, muncul mata anggaran itu-itu saja. Palingan belanja rutin, biaya ATK, seminar, sosialisasi, dan simposium. Tahun pertama sampai kelima pasti sama. Sementara, Pak Jokowi ini fokus kepada pelayanan langsung. Seharusnya, struktur pemerintahan di bawahnya turut mengimbangi,” tutur Dedi.

Berbagai tunjangan untuk para pegawai pun, ungkap dia, belum mencapai hasil sesuai harapan. Tunjangan tersebut terdiri dari jabatan, prestasi, transportasi, fungsional, hari raya, dan tunjangan ketiga belas.

Hal sama terjadi di lembaga parlemen DPR dan MPR. Lembaga tersebut setiap tahun mengalami peningkatan anggaran. Berbagai tunjangan yang melekat terhadap tugas dan fungsi bahkan sampai yang tidak melekat seperti tunjangan komunikasi, selalu meningkat.

“Untuk hal ini (kenaikan tunjangan anggota DPR dan MPR), tidak ada itu partai oposisi atau pendukung pemerintah. Semua sepakat tanpa interupsi. Kalimatnya sama, menyepakati dengan penuh suka cita,” ungkap dia.

Dedi mengibaratkan kerja Presiden Jokowi perjuangan seorang ayah. Kepala keluarga bekerja keras agar keluarganya cukup pangan, sandang, dan papan. Kerja keras ini seharusnya diimbangi dengan ikhtiar anggota keluarga.

“Seorang ayah pasti tidak ingin keluarganya susah. Dia senantiasa berjuang, bangun rumah dengan kelengkapannya, dia beli kendaraan, dia beli sawah dan ladang,” kata Dedi.

Penghematan belanja keluarga, tandas dia, harus dilakukan demi tercapainya tujuan keluarga dalam satu kesatuan. Sehingga, keadilan merata bagi seluruh anggota keluarga.

“Kalau istrinya habiskan uang belanja kemewahan, anak-anaknya pegang gadget mahal sambil nongkrong di klab malam, ini gak adil. Gaji bulanan sang ayah bisa habis, terpaksa ayah berutang karena beban yang cukup tinggi. Tidak ada yang membantu meringankan bebannya,” tandas dia.
(awd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.9302 seconds (0.1#10.140)